Masukan Peradi ke Komisi III DPR soal RUU Hukum Acara Perdata
LDberita.id - Jakarta, DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) memberi masukan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata kepada Komisi III DPR. “Tujuan kami
Headline
LDberita.id - Jakarta, DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) memberi masukan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata kepada Komisi III DPR. “Tujuan kami
LDberita.id - Partai Golkar menyatakan kesiapannya untuk memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengikuti program pendidikan politik cerdas dan berintegritas. Hal ini ditegaskan
LDberita.id - Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus menyetujui tujuh Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi menjadi Undang-Undang. Ketujuh RUU itu adalah
LDberita.id - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menegaskan, aksi sindikat mafia pupuk bersubsidi sudah tidak bisa dibiarkan. Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu meminta
LDberita.id - Jenderal Listyo Sigit Prabowo genap menjabat satu tahun menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada 27
LDberita.id - Bupati Langkat TRP dan saudara kandungnya ISK ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk 20 hari pertama, terhitung tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan 7 Februari 2022
LDberita.id - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani memastikan bahwa Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Seksual (RUU TPKS) akan segera disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR RI pekan depan. Saat ini,
LDberita.id - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar Kembali menegaskan dampak positif dari Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014 bagi pemerataan ekonomi
LDberita.id - Kasus kekerasan seksual anak di bawah umur yang terjadi di Setiabudi, Jakarta Selatan, mendapat atensi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco AHmad. Dasco langsung menemui ibu korban untuk
LDberita.id - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengaku tidak setuju jika Polri di bawah satu kementerian. Menurutnya, Polri harus di bawah komando Presiden RI. Menurutnya jika Polri