LDberita.id - Medan, Dinamika internal Nahdlatul Ulama (NU) menjelang Muktamar kembali menjadi sorotan sejumlah kader dan aktivis muda Nahdliyin mengingatkan agar perbedaan pandangan serta kontestasi kepemimpinan di tingkat pusat tidak meluas ke daerah dan mengganggu soliditas organisasi yang selama ini dikenal menjunjung tinggi ukhuwah, musyawarah, dan khidmah kepada umat.

Perhatian publik di Sumatera Utara mengarah pada rangkaian pertemuan yang melibatkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bersama KH Zulfa Mustofa di sejumlah daerah, di antaranya Deli Serdang hingga Toba pada pertengahan Juli 2026, Sejumlah kalangan menilai aktivitas tersebut berpotensi memunculkan persepsi adanya konsolidasi politik menjelang Muktamar, meskipun belum ada penjelasan resmi yang menyatakan keterkaitannya dengan agenda kontestasi organisasi.

Di tengah berkembangnya berbagai spekulasi, sebagian warga Nahdliyin mengingatkan agar seluruh elite NU tetap mengedepankan etika organisasi dan tidak membangun polarisasi di tingkat wilayah maupun cabang. Mereka menilai perbedaan pilihan merupakan hal yang wajar dalam organisasi, namun harus disalurkan melalui mekanisme konstitusional yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU.

Pertanyaan nya juga muncul terhadap dinamika hubungan antara jajaran Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Utara dengan sejumlah Pengurus Cabang (PCNU). Beberapa kader menilai koordinasi internal perlu diperkuat agar setiap kegiatan yang melibatkan tokoh nasional tidak menimbulkan kesan adanya pengelompokan atau fragmentasi di tubuh organisasi.

Koordinator Nasional Jaringan Alumni Muda Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Hasan Basyri Simanjuntak, menyatakan keprihatinannya terhadap situasi tersebut. Menurutnya, NU sebagai organisasi keagamaan tidak boleh dijadikan arena pertarungan kepentingan politik personal yang berpotensi mengikis persatuan warga Nahdliyin.

"Kita sangat menyayangkan jika panggung keagamaan dan keummatan NU terus-menerus dijadikan arena bargaining politik personal oleh oknum elite tertentu. Kehadiran figur-figur pusat di daerah yang seharusnya membawa pencerahan dan kesejukan, justru disinyalir membawa residu konflik internal ke wilayah-wilayah seperti Sumatera Utara," ujar Hasan Basyri. Kamis (23/7/2026),

Hasan menegaskan bahwa seluruh proses menuju Muktamar seharusnya menjadi momentum memperkuat persaudaraan, bukan memperlebar jarak antarkader. "Sebagai kader muda NU dan alumni PMII, kami menegaskan bahwa jam'iyah ini didirikan untuk kemaslahatan umat, bukan panggung manuver musiman demi memburu jabatan ketua umum maupun posisi tawar politik.

Kami meminta KH Zulfa Mustofa dan Sahabat Nusron Wahid untuk berjiwa besar, menghentikan langkah-langkah yang berpotensi memicu polarisasi di daerah, serta menghormati mekanisme konstitusi organisasi secara utuh. Jangan sampai ambisi elite mengorbankan solidaritas warga Nahdliyin di bawah," tegasnya.

Menurut Hasan, NU memiliki sejarah panjang sebagai organisasi yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan pandangan. Karena itu, seluruh elite diharapkan memberikan keteladanan politik yang beretika serta mengedepankan kepentingan jam'iyah diatas kepentingan kelompok maupun individu.

Sejumlah kader muda Nahdliyin juga berharap seluruh tokoh nasional yang terlibat dalam dinamika menjelang Muktamar mampu menahan diri dari langkah-langkah yang berpotensi menimbulkan faksionalisasi di daerah. Mereka menilai marwah NU hanya akan tetap terjaga apabila seluruh proses organisasi dijalankan secara terbuka, bermartabat, dan menghormati mekanisme yang berlaku.

Di sisi lain, hingga berita ini ditayangkan belum terdapat tanggapan resmi dari Nusron Wahid maupun KH Zulfa Mustofa terkait pandangan yang disampaikan sejumlah kader muda tersebut. (Roy)