post
Hukum

Sufmi Dasco Respon Aspirasi Penambahan Masa Jabatan Kades melalui Revisi UU Desa

LDberita.id - Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menemui massa pengunjuk rasa yang berasal dari para perangkat desa se-Indonesia, di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Dalam

post
Hukum

Legislator Dorong Komisi Yudisial Berantas Peradilan Sesat

LDberita.id -  Parlementaria, Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan, meminta Komisi Yudisial (KY) mengawasi hakim yang bekerja tidak profesional. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan

post
Hukum

Muhammad Toha Dorong Pemerintah Bahas Revisi UU Desa

LDberita.id -  Parlementaria, Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Toha mendorong pemerintah agar bersama-sama membahas Revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasalnya, rencana revisi UU

post
Hukum

RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Diproses Sesuai Aturan

LDberita.id - Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan kebijakan yang menyangkut hajat hidup masyarakat, seperti Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

post
Hukum

Sahroni Nilai OTT Cara Tercepat Ringkus Koruptor

LDberita.id - Jakarta, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung komitmen KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Sahroni menilai OTT merupakan salah satu proses tercepat ringkus

post
Hukum

Apresiasi Komitmen Polri Berantas Oknum Tidak Profesional terkait Penangkapan Kombes YBK

LDberita.id - Parlementaria, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi penangkapan Kombes Pol YBK yang diduga menyalahgunakan penggunaan narkoba baru-baru ini. Menurutnya, hal ini

post
Hukum

Komisi III Minta KPK Tingkatkan Kinerja di 2023

LDberita.id - Jakarta, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan kinerjanya pada 2023. Sahroni menegaskan, praktik korupsi harus diberantas,

post
Hukum

Komisi III Soroti Minimnya Anggaran Penanganan Perkara di Pengadilan

LDberita.id - Bandung, Anggota Komisi III DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menjelaskan bahwa anggaran penanganan perkara masih sangat minim dibandingkan dengan jumlah perkara yang ditangani.

post
Hukum

PBB Sebut KUHP Baru Tak Sesuai HAM, Bobby Rizaldi: Berlebihan

LDberita.id - Jakarta, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyebut KUHP terbaru yang telah disahkan DPR tidak sesuai dengan hak asasi manusia (HAM). Anggota Komisi I DPR fraksi Golkar, Bobby Adhityo

post
Hukum

RKUHP Disahkan Menjadi UU, Lodewijk: Menjadi Tonggak Sejarah Baru Penegakan Hukum di Indonesia

LDberita.id - Jakarta, DPR RI menyetujui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebagai Undang-Undang dalam pengambilan keputusan tingkat II yang dilakukan DPR dalam Rapat Paripurna ke-11