LDberita.id - Batubara, Langkah Pemerintah Kabupaten Batu Bara menggelar rapat koordinasi bersama Dinas PUPR, Dinas Pertanian, serta seluruh camat untuk mendata jalan, jembatan, dan akses pertanian yang rusak patut diapresiasi sebagai upaya awal.
Namun, dimata masyarakat, pendataan bukanlah sesuatu yang baru yang selama ini dinantikan justru adalah alat berat yang bekerja di lapangan, bukan sekadar bertambahnya tumpukan dokumen di atas meja.
Rapat demi rapat telah berkali-kali dilakukan, sementara di banyak desa masyarakat masih harus berjibaku melewati jalan berlumpur, jembatan yang memprihatinkan, dan saluran irigasi yang tidak berfungsi optimal. Bagi petani, kondisi tersebut bukan lagi persoalan kenyamanan, melainkan persoalan biaya produksi, distribusi hasil panen, dan keberlangsungan mata pencaharian.
Pemerintah Kabupaten Batu Bara menyatakan hasil pendataan akan diajukan kepada pemerintah pusat sebagai dasar memperoleh bantuan pembangunan infrastruktur. Harapan tentu terbuka, namun masyarakat juga berharap pengajuan tersebut benar-benar diperjuangkan hingga terealisasi, bukan berhenti sebagai laporan setiap tahun diperbarui tanpa perubahan yang dirasakan di lapangan.
Pengamat sosial Kabupaten Batu Bara, Ramli Sinaga, mengingatkan agar pemerintah tidak kembali membangun harapan yang berujung kekecewaan.
"Kita berharap pendataan ini tidak hanya menjadi janji-janji manis kepada masyarakat. Rakyat sudah terlalu lama bersabar. Mereka tetap menjalankan kewajibannya sebagai pembayar pajak, tetapi hak untuk memperoleh infrastruktur yang layak belum sepenuhnya mereka rasakan," ujar Ramli. Sabtu (25/7/2026).
Menurut Ramli, ukuran keberhasilan pemerintah tidak dapat dinilai dari banyaknya rapat ataupun banyaknya data yang berhasil dihimpun. Keberhasilan sesungguhnya diukur dari seberapa banyak jalan desa yang kembali layak dilalui, berapa jembatan yang berhasil dibangun atau diperbaiki, serta berapa luas areal pertanian yang kembali memperoleh pasokan air melalui irigasi yang berfungsi dengan baik.
Ia menilai, jalan produksi pertanian bukan sekadar fasilitas fisik, melainkan urat nadi perekonomian desa. Ketika akses rusak, biaya angkut hasil panen meningkat, daya saing petani menurun, dan kesejahteraan masyarakat ikut tergerus. Karena itu, pembangunan infrastruktur seharusnya dipandang sebagai investasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, bukan sekadar program yang muncul ketika ada kesempatan mengajukan bantuan.
Ramli juga menyoroti bahwa selama bertahun-tahun persoalan jalan rusak dan irigasi menjadi keluhan yang terus berulang. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan pembangunan agar persoalan yang sama tidak terus muncul setiap pergantian tahun anggaran.
"Jangan sampai setiap tahun yang berubah hanya judul rapatnya, sementara kondisi jalan, jembatan, dan irigasi tetap sama. Rakyat tentu berharap yang berubah adalah kondisi dilapangan, bukan sekadar narasi dalam kegiatan," tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah perlu menyampaikan secara terbuka hasil pendataan, lokasi yang menjadi prioritas, tahapan pengajuan ke pemerintah pusat, hingga perkembangan realisasinya. Transparansi tersebut penting agar masyarakat dapat ikut mengawasi sekaligus mengetahui sejauh mana komitmen pemerintah memperjuangkan kebutuhan daerah.
Masyarakat Batu Bara tidak membutuhkan janji yang terus diperbarui, mereka membutuhkan kepastian bahwa hasil panen dapat diangkut tanpa terhambat jalan rusak, anak-anak dapat berangkat ke sekolah dengan aman, dan aktivitas ekonomi desa berjalan lebih lancar.
Keberhasilan sebuah pemerintahan tidak diukur dari banyaknya rencana yang diumumkan, melainkan dari manfaat nyata yang benar-benar dirasakan oleh rakyat." pungkasnya. (Boy)
