LDbrita.id - Batubara, Ketua Federasi Advokat Republik Indonesia (Ferari) Kabupaten Batu Bara, Helmi Syam Damanik, menegaskan perlunya pengawasan ketat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan gugatan pra-peradilan yang dilayangkan oleh mantan Bupati Batu Bara, Zahir.

Zahir menggugat Kapolri, Kapoldasu, dan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut terkait penetapan status tersangkanya dalam kasus dugaan korupsi PPPK Pemkab Batu Bara 2023.

Helmi menekankan kekhawatiran masyarakat Kabupaten Batu Bara terkait independensi proses hukum dalam kasus ini.

“Kami meminta KPK untuk turun tangan dan memastikan bahwa persidangan pra-peradilan ini berjalan secara adil dan objektif, tanpa ada tekanan yang dapat memengaruhi keputusan hakim,” ungkap Helmi pada konferensi pers Jumat (26/7/2024).

Gugatan Zahir ini, yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 29 Juli 2024, pukul 10.00 WIB di Pengadilan Negeri Medan, menyoroti ketidakpuasan Zahir terhadap penetapan status tersangkanya.

Helmi Syam Damanik, mewakili Ferari, menegaskan bahwa penetapan status tersangka tersebut bukan hanya sekadar formalitas.

Masyarakat Kabupaten Batu Bara berharap bahwa langkah hukum ini membawa transparansi dan keadilan yang sebenarnya.

Lebih lanjut, Helmi juga meminta agar penanganan kasus ini tidak berhenti pada penetapan status tersangka.

Ia menegaskan perlunya penyelidikan menyeluruh terhadap kemungkinan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang mungkin melibatkan Zahir.

“Kami mendesak agar Polda Sumut tidak hanya fokus pada kasus korupsi PPPK, tetapi juga meneliti harta kekayaan yang mungkin diperoleh dari hasil korupsi yang diduga disamarkan dengan nama orang lain,” tegas Helmi.

Ferari juga menuntut agar KPK menunjukkan keseriusannya dalam pemberantasan korupsi, baik di tingkat kepolisian maupun kejaksaan.

Menurut Helmi, sikap tegas dan transparan dari lembaga-lembaga penegak hukum akan sangat menentukan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum di daerah ini, ujarnya

Kasus ini tidak hanya menjadi ujian bagi Zahir, tetapi juga bagi sistem hukum di Indonesia.

Publik berharap bahwa semua pihak yang terlibat dapat menjalankan tanggung jawab mereka dengan penuh integritas dan komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan," tegasnya. (Boy)