post
Hukum

Profesi Guru Harus Mendapat Perlindungan Hukum dalam Menjalankan Tugas

LDberita.id - Jakarta, Anggota Komisi III DPR RI RI Gilang Dhiela Fararez menerima audiensi Persatuan Guru Swasta Indonesia. Dia menerima aspirasi dari para guru terkait perlindungan hukum dalam

post
Hukum

DPR RI Setujui RUU Perppu Ciptaker Jadi Undang-Undang

LDberita.id - Jakarta, DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

post
Hukum

Komisi II-BK DPR Segera Bahas RUU untuk 254 Kabupaten-Kota

LDberita.id - Parlementaria, Komisi II DPR RI telah berhasil mengesahkan 12 undang-undang terkait dengan 12 Provinsi dan masih melakukan pembahasan terhadap delapan RUU Provinsi lainnya. Dalam

post
Hukum

Legislator Minta Tindak Tegas Praktik Jual Beli KTP kepada WNA di Bali

LDberita.id - Parlementaria, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta aparat penegak hukum mengusut dan menindak tegas praktik jual beli kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga

post
Hukum

Ongku Hasibuan Minta Pemberantasan Mafia Tanah Jadi Fokus DPR

LDberita.id - Jakarta, Anggota Komisi II Ongku P. Hasibuan menyampaikan aspirasi dan permasalahan utama di Daerah Pemilihannya (dapil) Sumatera Utara II, terkait mafia tanah dan penggunaan HGU yang

post
Hukum

Sahroni Minta Polri Usut Tuntas Skema Jual Beli Masuk Bintara

LDberita.id - Parlementaria, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengecam dugaan praktik jual beli penerimaan Bintara di lingkungan Polda Jawa Tengah (Jateng). Sahroni meminta Polri mendalami

post
Hukum

Pembahasan Revisi RUU ITE Perlu Diselaraskan dengan UU KUHP

LDberita.id - Jakarta, Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menilai dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) saat ini terdapat banyak kejanggalan di dalam

post
Hukum

Sering Menimbulkan Keresahan, Christina Aryani Pastikan Komisi I DPR Bakal Bahas Revisi UU ITE

LDberita.id - Jakarta, Pasalnya, UU ITE ini pada pelaksanaannya implementasinya sering menimbulkan keresahan di masyarakat sehingga menurutnya perlu dilakukan revisi kembali. Terlebih, dalam

post
Hukum

Badan Legislasi DPR RI Menyetujui RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

LDberita.id - Jakarta, Dalam mengantisipasi perkembangan dinamika perekonomian global yang dapat berdampak signifikan kepada perekonomian nasional dan penciptaan lapangan pekerjaan, Pemerintah

post
Hukum

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Bahas RUU 8 Provinsi

LDberita.id - Parlementaria, Komisi II DPR RI bersama pemerintah sepakat membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) delapan provinsi pada rapat kerja tingkat satu. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli