LDberita.id - Batubara, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Batubara, Rijali, mengumumkan dengan penuh rasa bangga bahwa serapan anggaran APBD Kabupaten Batubara untuk tahun 2024 telah mencapai 61,7 persen per 18 Oktober 2024, yang dikutip sala satu media online.
Dengan total APBD sebesar Rp1,3 triliun, angka ini mencakup berbagai instrumen belanja daerah, mulai dari belanja operasi, modal, hingga belanja tak terduga.
Namun, di balik kebanggaan tersebut, muncul pertanyaan mendasar, apakah angka ini benar-benar mencerminkan kemajuan bagi masyarakat Batu Bara.
Secara umum, serapan anggaran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan angka yang memuaskan. Dengan target PAD sebesar Rp 182 miliar, Kabupaten Batubara telah meraih sekitar Rp 132,87 miliar, setara dengan 72,87 persen dari target.
Rijali optimis bahwa serapan anggaran tahun ini akan mencapai target, dengan aliran dana dari pemerintah pusat yang berjalan lancar.
Namun, dalam kenyataannya, ironi muncul ketika masyarakat masih berjuang melawan kemiskinan yang kian meningkat.
Meskipun serapan anggaran yang tinggi menjadi kebanggaan bagi pejabat daerah, efektivitas penggunaannya patut dipertanyakan.
Banyak warga Batu Bara yang masih merasakan dampak dari infrastruktur yang buruk, minimnya layanan kesehatan, dan fasilitas pendidikan yang tidak memadai.
Dalam hal ini, belanja modal, yang seharusnya menjadi instrumen penting untuk pembangunan, belum memberikan hasil signifikan.
Jalan-jalan masih banyak yang rusak, dan pelayanan kesehatan masih jauh dari harapan, seolah pembangunan daerah hanya terjebak dalam catatan statistik tanpa dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari, tegas Ramli
Pengumuman terkait pembayaran utang Pemkab Batu Bara dalam perubahan penjabaran APBD 2024, meskipun dapat terlihat sebagai pencapaian, justru menjadi pertanyaan ketika banyak warga masih merasakan kesulitan akibat harga kebutuhan pokok yang melambung.
Dana yang seharusnya dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan tampaknya lebih difokuskan pada kewajiban administratif, mengedepankan citra pemerintah dari pada kesejahteraan masyarakatnya sendiri.
Kepala BKAD Batu Bara Rijali, mungkin meyakini bahwa pengelolaan kas daerah berada dalam kondisi "sehat," namun kenyataan menunjukkan bahwa kesehatan kas tidak sejalan dengan kesehatan masyarakat.
Ketika angka serapan anggaran hanya menjadi indikator di atas kertas, sementara dampaknya tidak terasa oleh masyarakat, maka pertanyaan besar pun muncul, siapa sebenarnya yang diuntungkan dari stabilitas anggaran ini.
Di tengah klaim prestasi pengelolaan keuangan daerah, masyarakat Batu Bara yang masih berjuang dengan keterbatasan hanya bisa bertanya, kapan anggaran yang "diserap dengan baik" ini akan benar-benar membawa perubahan yang berarti.
Hingga saat ini, janji-janji mengenai pembangunan dan pengentasan kemiskinan tampaknya masih merupakan mimpi yang jauh dari kenyataan dilapangan.
Dengan tantangan yang terus mengemuka, masyarakat Batu Bara berharap agar para pemimpin OPD dapat lebih fokus dan bertanggung jawab dalam menggunakan anggaran demi kepentingan rakyat Batu Bara, dan bukan sekadar mencatat angka-angka yang mengesankan.
Ramli juga, menyampaikan bahwa transformasi nyata harus segera dilakukan agar setiap rupiah dari anggaran Batu Bara bisa benar-benar memberikan dampak positif dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Batu Bara." tandasnya. (Boy)