LDberita.id - Batubara, Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar rapat paripurna jawaban Bupati atas pandangan umum Fraksi- fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Selasa (4/4/2023).

Bupati diwakili sekretaris daerah (Setda) Batu Bara Norma Deli Siregar, MM, dihadiri Ketua DPRD Batu Bara, Sekretaris DPRD Izhar Fauzi SH dan Seluruh anggota DPRD serta Unsur Forkopimda Kabupaten Batu Bara di Ruang Rapat Paripurna.

Disampaikan Norma, Pemerintah Kabupaten Batu Bara akan selalu berkomitmen dalam tugas-tugas Pemerintahan dan upaya Pembangunan secara maksimal, agar dapat mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupeten Batu Bara madyarakat Industri yang sejahtera mandiri dan berbudaya.

Rapat paripurna dihadiri 10 fraksi yang diantaranya, farksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai PDI Petjuangan, Fraksi Partai Nasioanl Demokrat (Nasdem) Fraksi Partai Bulan Bintang, fraksi Nurani Karya Bangsa (NKB).

Pandangan umum fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dapat dijelaskan, LKPJ telah di susun berdasarkan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Begitu juga denga angka kemiskinan telah berhasil diturunkan dari sebesar 12,38% di tahun 2021 menjadi 11,53% di tahun 2022. LKPJ Bupati Tahun 20222 terus melakukan upayakan mengakomodir indikator pencapaian kinerja tahun anggaran 2022 sesuai dengan ruang lingkup yang diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembahasan lebih detail terhadap pencapaian indikator, struktur anggaran pendapatan dan belanja dapat dilakukan lebih lanjut.

Rapat paripurna dihadiri 10 fraksi yang diantaranya, farksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai PDI Petjuangan, Fraksi Partai Nasioanl Demokrat (Nasdem) Fraksi Partai Bulan Bintang, fraksi Nurani Karya Bangsa (NKB).

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dapat dijelaskan, LKPJ telah di susun berdasarkan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Apalagi terkait angka kemiskinan yang ada di Batu Bara telah maksimal diturunkan dari sebesar 12,38% di tahun 2021 menjadi 11,53% di tahun 2022. Lkpj telah diupayakan mengakomodir indikator pencapaian kinerja tahun anggaran 2022 sesuai dengan ruang lingkup yang diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembahasan lebih detail terhadap pencapaian indikator, struktur anggaran pendapatan dan belanja dapat dilakukan lebih lanjut.

Sehingga belum mengalami perubahan nominal. Selanjutnya pada tahun 2023 mulai dibayar cicilan yang sesuai dengan ketentuan keputusan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 45/km.7/2022. Kami bersedia untuk membahas lebih lanjut secara terperinci pada pembahasan LKPJ melalui pansus.

Selanjutnya, jawaban atas pandangan umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan, (PBB) terkait penambahan kondisi jalan mantap, sesungguhnya penanganan ruas jalan kabupaten diupayakan seoptimal mungkin, namun selain pembangunan kerusakan jalan juga terus terjadi. Walaupun demikian pemerintah kabupaten Batu Bara terus mengupayakan peningkatan kualitas jalan melalui pemeliharaan rutin jalan kabupaten. Terkait penambahan jumlah pencari kerja terdaftar di kabupaten batu bara dan tki ke luar negeri akan dilakukan peningkatan kualitas pencari kerja melalui balai latihan kerja.

Selain itu pemerintah kabupaten Batu Bara akan lebih kooperatif lagi dalam mensosialisasikan peningkatan mutu Pelatihan kepada masyarakat Batu Bara agar mudah mengakses pelatihan yang diprogramkan oleh dinas ketenagakerjaan, perindustrian dan perdagangan dan terima kasih untuk saran yang diberikan kepada kami terkait pembentukan tim lapangan untuk mengkoordinir pertumbuhan wira usaha baru (WUB) akan dikoordinasikan lebih lanjut.

Atas pandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera, (PKS) Kami juga mengucapkan terima kasih atas apresiasi fraksi pks terhadap penurunan nilai silpa tahun 2022 yang jauh lebih kecil dibandingkan tahun anggaran 2021.

Fraksi Partai Demokrat, Pemetintah akan terus mengupayakan untuk dapat mengoptimalkan pendapatan, mengefektifkan belanja, dan menurunkan angka silpa, meningkatkan aset dan investasi yang bertujuan untuk kemajuan kabupaten batu bara.

Dan kami akan terus memperhatikan saran dan masukan Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Batu Bara, sehingga dapat menghasilkan Perda yang berkualitas yang berpihak kepada kepentingan masyarakat,ujar sekda Batu Bara. (End)