LDberita.id - Masuknya penyakit baru dalam menimpah hewan ternak belakangan ini di sejumlah wilayah Indonesia banyak pihak yang terus meminta kepastian pada Pemerintah untuk lebih ketat dalam melakukan mengawasi peredaran hewan ternak khususnya yang didatangkan dari negara-negara luar dengan tingkat penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku yang tinggi.

Wakil ketua PCNU Batubara, Jasmi Assayuti, SH,MH. mengatakan bahwa merebaknya PMK tersebut adalah buntut dari lemahnya pengawasan dan sistem kekarantinaan hewan atau dengan kata lain pemerintah sudah kecolongan dalam pengawasan peredaran hewan ternak tersebut.

Meskipun sifat dari PMK yang tidak menular ke manusia, namun kepala Dinas Kesehatan Batubara tidak harus berdiam diri begitu saja maupun Dinas yang mengurusi soal hewan ternak yang ada di Batubara ini,

"Akan tetapi diperlukan keseriusan dalam pengawasan terhadap peredaran hewan ternak diwilayah Kabupaten Batubara ini tidak boleh lemah apalagi mendekati Hari Raya Idul Adha dimana sebagian besar kaum muslimin Batubara akan menunaikan ibadah qurban," tegas Jasmi.

Tidak semua persoalan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Batubara ini harus menunggu intruksi dari Bupati Zahir saja, namun bagaimana kepala Dinas terkait bisa sigap dan responsif terhadap persoalan yang bisa membahaya masyarakat banyak.

Kepala Dinas kesehatan Batubara, Wahid Khusyairi harus hadir dengan memberikan jaminan bahwa stok hewan yang akan digunakan sebagai hewan kurban tidak membahayakan masyarakat Batubara dan tidak hanya cukup, tetapi juga aman dari PMK,” tegas Jasmi di Batubara, pada Sabtu (14/05/2022).

Menurut Jasmi, dikhawatirkan jika penyebaran PMK masih sulit dikendalikan hingga memasuki Hari Raya Idul Adha nanti. “Maka akan kurang baik dalam pelaksanaan ibadah qurban dimana masyarakat muslim akan kesulitan memilih jenis hewan kurban mana yang terjamin dan terbaik untuk disembelih, karena dalam syarat hewan kurban harusla dalam keadaan sehat dan tidak cacat, atau terkena penyakit lainnya.

Kita berharap kepala Dinas kesehatan Batubara maupun Dinas yang mengurusi hewan ternak di Batubara ini bisa mengantisipasi penyebaran PMK ini, supaya tidak berpotensi merugikan umat muslim yang akan melaksanakan ibadah kurban.

Begitu juga dengan pedagang hewan kurban akan terkena imbasnya, dimana dagangannya akan mengalami kerugian karena akan banyak yang tidak terjual,” pungkasnya. (Bud)

Editor: IPNU Batubara