LDberi.id - Batubara, Penjabat (Pj) Bupati Batu Bara H. Heri Wahyudi Marpaung, S. STP, M. AP menyampaikan kepada ASN untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Aparatur Sipil Negara adalah yang melayani masyarakat sepenuh hati.

Pernyataan Pj Bupati Batu Bara mengenai pentingnya ASN untuk fokus pada pelayanan masyarakat, bukan hanya sekadar mencari gaji, menggarisbawahi sebuah paradoks dalam birokrasi modern.

Meskipun merupakan bagian penting dari pemerintahan, tidak jarang ASN terjebak dalam rutinitas administratif yang menjauhkan mereka dari esensi pelayanan yang seharusnya menjadi misi utama.

Hal itu disampaikannya pada saat memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara perdananya yang digelar di Halaman Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Senin (24/06/2024).

Pada hakikatnya, pelayanan publik bukan sekadar penyerahan dokumen atau penanganan administratif, tetapi juga mencakup kemampuan untuk berempati, mendengarkan, dan bertindak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani.

Hal ini menuntut ASN untuk memiliki keterampilan interpersonal yang kuat, kemampuan untuk memahami tantangan yang dihadapi masyarakat, serta inisiatif untuk menciptakan solusi yang berdampak nyata.

Namun, realitas di lapangan seringkali berbeda. Banyak ASN yang terjebak dalam siklus birokrasi yang berbelit-belit, di mana prosedur dan regulasi kadang-kadang lebih diutamakan dari pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Akibatnya, pelayanan menjadi lamban, tidak responsif, dan terkadang jauh dari harapan yang diinginkan oleh masyarakat.

Kritik terhadap fokus ASN yang terlalu kuat pada aspek gaji juga mencerminkan masalah struktural dalam sistem penghargaan dan pengakuan di sektor publik.

Ketika insentif utama bagi ASN adalah penghasilan finansial, ini dapat mengaburkan tujuan asli mereka dalam melayani masyarakat dengan baik.

Diperlukan revolusi budaya di dalam birokrasi untuk menggeser paradigma tersebut, dengan menekankan penghargaan atas kualitas pelayanan dan dampak positif yang dihasilkan bagi masyarakat.

Selain itu, tantangan lainnya adalah kurangnya akuntabilitas yang jelas dalam pelayanan publik.

Meskipun terdapat regulasi dan mekanisme pengawasan, implementasinya seringkali tidak konsisten atau tidak efektif. ASN yang tidak akuntabel dapat dengan mudah terjebak dalam praktik korupsi, nepotisme, atau penyalahgunaan wewenang, yang semuanya merusak integritas dan kredibilitas pemerintahan.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi pelayanan publik yang sejati, diperlukan reformasi yang komprehensif dan berkelanjutan dalam manajemen birokrasi.

Ini meliputi peningkatan kapasitas ASN melalui pelatihan dan pengembangan yang terus-menerus, penerapan insentif yang mengarah pada pelayanan yang berkualitas, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan pemerintah.

Pernyataan Pj Bupati Batu Bara adalah panggilan untuk refleksi mendalam bagi setiap ASN dan stakeholder terkait untuk memastikan bahwa pelayanan masyarakat menjadi inti dari semua kegiatan birokrasi, bukan sekadar kewajiban administratif atau pencarian gaji bulanan." tandasnya. (Boy)