LDberita.id - Batubara, Pesta Tapai Tahun 2026 kembali digelar di Desa Dahari Selebar lapak penuh, asap lemang mengepul di mana-mana, pengunjung berjubel, dan senyum para pedagang pun merekah. Selama satu bulan, seolah-olah kesejahteraan UMKM Kabupaten Batu Bara benar-benar telah tiba.

Namun pertanyaannya sederhana, apakah kesejahteraan itu benar-benar datang, atau hanya singgah sebentar lalu pergi bersama berakhirnya pesta.

Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si. dalam sambutannya kembali menegaskan bahwa Pesta Tapai adalah warisan budaya sekaligus penggerak ekonomi rakyat.

Pernyataan ini tentu indah didengar. Sayangnya, keindahan narasi belum tentu sejalan dengan kenyataan di lapangan, terutama jika menilik kondisi UMKM di berbagai wilayah Batu Bara saat ini.

Tak dapat dimungkiri, selama Pesta Tapai berlangsung, pedagang merasakan lonjakan penjualan signifikan. Lemang dibakar hingga empat kali sehari, tapai ludes sebelum malam berakhir. Namun ironi justru muncul ketika publik bertanya, mengapa geliat UMKM seperti ini hanya muncul saat pesta bukan dalam keseharian.

Seolah-olah UMKM di Batu Bara hanya diberi “napas bantuan” saat ada event, lalu dibiarkan kembali megap-megap setelah panggung dibongkar dan baliho diturunkan.

Bupati memang terlihat turun langsung ke lapangan, menyapa pedagang, membeli dagangan, bahkan mencicipi produk UMKM. Sikap ini patut diapresiasi sebagai gestur humanis. Namun UMKM tidak hidup dari simbol dan foto dokumentasi, melainkan dari kebijakan nyata yang berkelanjutan.

Yang paling mendasar adalah ketiadaan peta jalan (roadmap) UMKM Batu Bara yang jelas dan terukur. Hingga kini, UMKM masih sangat bergantung pada event-event tersebut, tanpa pesta, tanpa kunjungan pejabat, tanpa keramaian musiman, banyak pelaku usaha kecil kembali bergulat dengan realitas pahit, modal terbatas, akses pasar sempit, dan minim pendampingan.

Ironisnya, pemerintah daerah justru tampak lebih sibuk memoles citra pariwisata ketimbang membenahi fondasi ekonomi rakyat. Baliho promosi dipasang dimana - mana, namun UMKM lokal masih kesulitan menembus pasar digital, minim kemasan standar, dan nyaris tak tersentuh sistem distribusi modern.

Seruan Bupati agar harga dan tarif parkir diseragamkan pun mengisyaratkan satu hal, bahkan dalam pesta rakyat sekalipun, tata kelola masih rapuh, jika urusan harga lemang dan parkir saja harus diingatkan setiap tahun, bagaimana publik bisa berharap pada pengelolaan UMKM jangka panjang yang lebih kompleks.

Pernyataan Bupati yang menyinggung adanya oknum pengganggu wisatawan juga membuka tabir persoalan lebih dalam. Pariwisata budaya memang dijual, tetapi mentalitas pelayanan dan pengawasan masih tertinggal jauh di belakang slogan.

Lebih jauh, UMKM Batu Bara membutuhkan lebih dari sekadar panggung mereka membutuhkan, kepastian akses permodalan, pelatihan berkelanjutan, kemitraan pasar, dan kebijakan yang tidak berhenti di baliho saja jika tidak, Pesta Tapai hanya akan menjadi festival tahunan yang menghibur mata, tapi tidak mengubah nasib.

Kekhawatiran terbesar masyarakat kini sederhana jangan sampai setelah 17 Februari, Pesta Tapai berakhir, UMKM kembali lesu, lapak kembali sepi, dan janji kesejahteraan kembali menjadi wacana." tandasnya. (tim)