LDberita.id - Batubara, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Batu Bara kembali menjadi pusat perhatian akibat lemahnya penanganan penyakit menular yang terus mengancam kesehatan masyarakat Batu Bara.

Pengamat sosial Kabupaten Batu Bara, Ramli Sinaga, dengan lantang mengungkapkan kekecewaannya terhadap dinas yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga kesehatan masyarakat Batu Bara katanya, di lima Puluh Pesisir, Sabtu (24/08/2024).

Ramli Sinaga, dalam sebuah wawancara, tanpa ragu menyebut kinerja Dinkes P2KB Batu Bara sebagai sebuah kegagalan. "Apa yang dilakukan Dinkes P2KB hari ini benar-benar mengecewakan.

Mereka seolah hanya sibuk mencari nyamuk, namun tak mampu menangani penyakit yang dibawa oleh nyamuk tersebut. Ini bukan sekadar kekurangan, tapi sebuah pembiaran yang sangat berbahaya bagi masyarakat kita," cetusnya.

Ramli tidak berhenti di situ. Ia menuding Dinkes P2KB gagal mengelola data temuan nyamuk yang seharusnya menjadi dasar tindakan pencegahan dan penanganan.

"Mereka tidak hanya gagal menangani penyakit, tapi bahkan tidak bisa menyusun data yang valid. Jika data saja sudah berantakan, bagaimana mungkin mereka bisa memetakan masalah dan mencari solusi? Ini benar-benar ketidakmampuan yang tidak bisa ditolerir," tambahnya.

Lebih lanjut, Ramli menyebut ketergantungan Dinkes P2KB pada Kementerian Kesehatan pusat sebagai bentuk kemalasan birokrasi yang akut. "Mereka terus bersembunyi di balik alasan anggaran, menunggu bantuan dari pusat.

Padahal, masalah kesehatan tidak bisa menunggu. Apakah nyawa masyarakat Batu Bara ini begitu murah hingga bisa diabaikan hanya karena alasan anggaran? Ini sungguh tidak bisa diterima," ungkapnya.

Ramli dengan lantang mempertanyakan apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinkes P2KB Batu Bara dalam menghadapi peningkatan kasus malaria yang melanda wilayah ini.

"Mereka hanya pandai bicara soal deteksi dini, namun apa yang dilakukan setelahnya? Tidak ada! Pasien yang sudah terpapar malaria tidak mendapatkan penanganan yang layak.

Sosialisasi di tengah masyarakat juga minim, sehingga mereka dibiarkan dalam ketidaktahuan dan ketakutan," ujarnya.

Data yang diungkap oleh Ramli menunjukkan realitas yang mengerikan. Dari Januari hingga Mei 2024, Desa Pagurawan mencatat 230 kasus malaria, sementara Tanjung Tiram, Ujung Kubu, dan Sei Suka masing-masing mencatat 8, 11, dan 15 kasus.

"Dengan kondisi ini, apakah kita masih bisa percaya bahwa Batu Bara bisa bebas dari malaria? Apa yang dilakukan Dinkes P2KB? Mereka seolah hanya menonton sambil terus mencari alasan.

Ini bukan lagi masalah kinerja buruk, ini sudah masuk kategori pembiaran yang membahayakan nyawa masyarakat Batu Bara.

Ia juga mengatakan Dinkes P2KB yang hanya fokus pada pendeteksian kasus tanpa menyediakan solusi yang memadai. "Apa gunanya mendeteksi jika tidak ada tindak lanjut? Mereka seperti hanya ingin menunjukkan bahwa mereka bekerja, padahal faktanya, tidak ada penanganan serius.

Dan alasan klasik seperti kekurangan obat-obatan dari pusat yang belum tersedia, ini hanya menunjukkan betapa tidak siapnya mereka dalam menghadapi situasi ini. Ini sama saja dengan membiarkan masyarakat mati perlahan-lahan," tegas Ramli.

Menurut Ramli, Dinkes P2KB Batu Bara harus segera bangkit dari ketidakmampuannya dan mulai bekerja dengan serius.

"Keterlibatan berbagai pihak di Batu Bara, pemetaan masalah yang akurat, serta tindakan nyata adalah yang dibutuhkan, bukan hanya acara seremonial dan laporan yang manis di atas kertas.

Jika mereka tidak segera berubah, masyarakat Batu Bara akan terus menderita dan kesehatan mereka akan terus terancam," pungkasnya.

Ini adalah cermin dari ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Dinkes P2KB Batu Bara. Ia berharap bahwa kesehatan masyarakat Batu Bara sebagai prioritas utama yang harus ditangani dengan sungguh-sungguh, tandasnya (Boy)