Batubara

Rudi Harmokoh, SH: Ambisi Tertinggi, Realitas Terendah, Kritik Terhadap R.APBD Batu Bara 2025

post-img
Foto : Plt. Sekwan DPRD Batu Bara, Izhar Fauzi, SH, saat penyampaian pembahasan nota R. APBD TA 2025 di ruangan sidang DPRD Batu Bara. Jumat (12/07/2024)

LDberita.id - Batubara, Rapat Paripurna Penyampaian dalam pembahasan nota R. APBD TA 2025 di ruangan sidang DPRD Batu Bara. pada, Jumat (12/07/2024).

Praktisi Hukum Kabupaten Batu Bara, Rudi Harmoko.SH., mengatakan, Bahwa ruang sidang DPRD Batu Bara menjadi saksi rapat yang mempertanyakan kelangsungan nota Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD, Bapak Safi’i, SH, memimpin, sementara Pj Bupati Heri Wahyudi Marpaung diwakilkan oleh Setda Kabupaten Batu Bara, Norma Deli Siregar, SE, MM, turut menyimak.

Rapat juga dihadiri Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Batu Bara, Izhar Fauzi, SH, dan semua anggota DPRD serta perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Agenda yang menjadi sorotan kita iala meliputi evaluasi ketat anggaran tahun sebelumnya, target-tetap pembangunan, dan alokasi dana untuk mendukung berbagai sektor pertumbuhan di Kabupaten Batu Bara.

Rancangan APBD Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 menetapkan target pendapatan daerah sebesar Rp 1.285 triliun, dengan harapan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat mencapai Rp 146 miliar.

Namun, yang menjadi pertanyaannya adalah, seberapa realistis target ini dalam konteks ekonomi lokal yang mungkin belum sepenuhnya berkembang?

Sebagian besar pendapatan yang direncanakan (sekitar 87%) berasal dari transfer dari pemerintah pusat dan sumber lainnya.

Ini menimbulkan kekhawatiran akan kemandirian finansial Kabupaten Batu Bara, dengan pertanyaan mengenai upaya nyata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara substansial.

Meskipun terdapat target untuk minimal 95% pencapaian dalam sektor PAD, masih perlu dilihat bagaimana upaya konkret untuk mencapai target ini dan bagaimana pengawasan akan dilakukan untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat Batu bara secara efektif. ucap Rudi

Target pelampauan PAD di atas 100% dijadikan sebagai indikator keseriusan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam mencari sumber PAD tambahan.

Namun, tanpa strategi yang jelas dan terukur, apakah ini hanya retorika kosong atau langkah nyata untuk meningkatkan kemandirian finansial daerah Batu Bara?

Rancangan APBD Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 menunjukkan ambisi yang tinggi untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Namun masih banyak lagi aspek yang memerlukan evaluasi mendalam untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat Batu Bara itu sendiri." tegasnya.

Rudi menekan kan, Perlu adanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih kuat dalam pengelolaan dana publik untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat Batu Bara." tandasnya. (Boy)

Berita Terkait