Medan - (LDberita) Terkait dengan kenaikan angka positif covid-19 di Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah harus melakukan evaluasi cara kerja penanggulangan dan penanganan Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara
Hal itu disampaikan oleh Anggota Pansus Covid-19 DPRD Provinsi Sumut Meryl Rouli Saragih dalam keterangan persnya usai Rapat Dengar Pendapat Panitia Khusus (RDP Pansus) DPRD Provinsi Sumut bersama dinas kesehatan Provinsi Sumut, Senin (8/6/2020).

"Pemprov harus benar-benar fokus ke anggaran kesehatan untuk preventif dan penanggulangan covid-19 Karena ini wabah. Jangan hanya fokus ke Jaringan Pengaman Sosial saja, Kalau wabah ini selesai otomatis kan JPS ini nanti anggarannya tidak sebesar itu" Ujar Meryl
Anggaran untuk kesehatan Pemprovsu sebesar Rp. 191,979,800,000 dan dialokasikan untuk JPS Rp. 300,302,200,000 tentu anggaran tersebut sangat besar dan melihat tren kenaikan Positif Covid-19 maka anggaran yang dikeluarkan tidak sepadan dengan hasil,
"Bahkan Kadis Kesehatan tadi bilang kalau kita fokus sebenarnya tidak perlu anggaran sebesar ini, nah apa maksudnya ini" Tanya meryl Heran
dalam RDP ini menurut meryl, kadis kesehatan menyampaikan bahwa pihaknya melakukan distribusi bantuan alkes ke beberapa Rumah Sakit rujukan covid-19 di Sumut dan sebagian bantuan tersebut berasal donasi yang diterima dari GTPP, salah satu donasi adalah alat rapid test yang jumlahnya Puluhan Ribu. 
"Kenapa gak digunakan saja untuk rapid test ODP yang jumlahnya hanya sekitar 3000an di Sumut, sehingga yang positif bisa di swab PCR, dan kita bisa langsung petakan dan tracing yang berhubungan erat dengan yang positif sehingga kerja pencegahan dan pengklasteran kita bisa efektif  dan kita bisa menerapkan new normal
"Kemana perginya donasi dan alat ini, semua kenapa tidak digunakan apa mau dijual lagi?, tadi Kadis Kesehatan bilang dia besok mau bicarakan hal ini dengan ketua GTPP, dan sudah saatnya kita eskalasi percepatan penanggulangan covid 19 ini tidak bisa ditolerir lagi" Ujar Meryl mempertanyakan. "Pungkasnya. (Js)