Batubara

Lebih Baik Rumah Sakit Haji Medan, Bukti KPU Tak Percaya Kinerja Dinkes P2KB dan RSUD Batu Bara Tak Dilirik

post-img
Foto : Terlihat pasangan calon (Paslon) Darwis. M.Si dan Oky Iqbal Frima. SE. pada Pilkada serentak 2024, saat menjalani pemeriksaan kesehatan, di Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan, Sabtu (31/08/2024)

LDberita.id - Batubara, Suatu ironi yang menyakitkan terjadi di Kabupaten Batu Bara menjelang Pilkada 2024. Alih-alih memanfaatkan fasilitas kesehatan yang dimiliki sendiri, para calon Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara justru harus menjalani pemeriksaan kesehatan di RSU Haji Medan, yang berjarak jauh dari daerah yang mereka harapkan pimpin.

Keputusan yang diambil KPU Batu Bara, mengungkap ketidakpercayaan yang mengakar terhadap kualitas RSUD Batu Bara dan menyoroti buruknya kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Batu Bara. Kata Ramli Sinaga pengamat sosial Batu Bara pada, Minggu (1/009/2024).

Ramli Sinaga mengkritik situasi ini. "Ini bukan hanya soal memilih rumah sakit, ini adalah tamparan keras pada wajah Dinkes P2KB dan simbol kegagalan mutlak mereka dalam memastikan RSUD Batu Bara layak dipercaya.

Apa gunanya memiliki fasilitas kesehatan jika pada momen krusial seperti ini, kita harus bergantung pada daerah lain? Ini adalah bukti nyata bahwa kepercayaan terhadap kemampuan kita sendiri telah hilang," ujar Ramli

Dalam situasi normal, RSUD Batu Bara seharusnya menjadi kebanggaan daerah, menjadi bukti bahwa daerah ini mampu menyediakan layanan kesehatan berkualitas bagi masyarakatnya.

Namun, kenyataan yang terjadi menunjukkan bahwa RSUD Batu Bara lebih merupakan simbol dari kemunduran pelayanan publik di daerah ini. Dengan infrastruktur yang ada, seharusnya tidak ada alasan bagi KPU Batu Bara untuk mencari rumah sakit lain, kecuali jika ada sesuatu yang sangat salah dengan cara rumah sakit ini dikelola.

Sinaga melanjutkan dengan ketidakmampuan Dinkes P2KB dalam mengangkat kualitas RSUD Batu Bara ke standar yang diharapkan. "Keputusan ini adalah refleksi dari kegagalan total dalam manajemen kesehatan di Batu Bara.

Jika calon pemimpin daerah saja harus pergi ke Medan untuk pemeriksaan kesehatan, lalu bagaimana dengan rakyat biasa? Apakah kita tidak lebih dari sekadar bayangan kelam dari yang seharusnya kita capai?" sindir Ramli

Keputusan KPU Batu Bara untuk memilih RSU Haji Medan secara terang-terangan memperlihatkan kurangnya kepercayaan terhadap fasilitas kesehatan Batu Bara.

Ini bukan hanya keputusan teknis, tetapi juga sebuah pernyataan tegas bahwa RSUD Batu Bara dianggap tidak cukup baik untuk menangani sesuatu yang seharusnya menjadi tugas utamanya.

"KPU Batu Bara, yang seharusnya menjadi pilar integritas dan kepercayaan publik, secara tidak langsung menyatakan bahwa fasilitas kesehatan di Batu Bara tidak layak.

Ini adalah bukti bahwa di balik dinding-dinding RSUD Batu Bara, tersembunyi kegagalan, ketidakmampuan, dan mungkin, sebuah kebohongan yang terus disembunyikan dari publik," tegas Ramli.

Langkah ini lebih dari sekadar sebuah pilihan, tetapi sebuah dakwaan terhadap Dinkes P2KB Batu Bara yang tampaknya telah gagal dalam tugas utamanya melayani dan melindungi kesehatan masyarakat.

Ketika pemerintah daerah tidak bisa mengandalkan fasilitas kesehatan mereka sendiri untuk pemeriksaan kesehatan bagi calon pemimpinnya, apa artinya bagi warga biasa yang hanya bisa berharap pada layanan ini?

Lebih dari itu, langkah ini menunjukkan bahwa ada masalah yang lebih dalam di Batu Bara.

Apakah ini cerminan dari bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan pelayanan publik? Atau apakah ini hanya puncak gunung es dari banyak kegagalan yang tersembunyi di balik laporan-laporan manis dan presentasi yang mengkilap?

Seharusnya pihak terkait membuka mata para pemangku kebijakan di Batu Bara. Dinkes P2KB harus segera melakukan evaluasi menyeluruh dan berani mengakui kekurangan mereka sebelum kepercayaan publik benar-benar terkikis.

KPU Batu Bara, sebagai lembaga yang diandalkan untuk menjaga proses demokrasi tetap adil, harus menjelaskan keputusan mereka dan bekerja sama untuk memperbaiki keadaan.

Ini adalah momen krisis bagi Batu Bara, namun juga bisa menjadi momen perubahan jika ditangani dengan serius. Pemerintah daerah harus bergerak cepat, bukan hanya untuk menyelamatkan muka, tetapi untuk menyelamatkan masa depan pelayanan kesehatan di Batu Bara." tandasnya. (Boy)

Berita Terkait