LDberita.id - Batubara, Tidak semua kegagalan pemerintahan datang dengan suara keras. Sebagian hadir dalam diam, lalu meninggalkan dampak yang tak bisa diabaikan.

Seorang guru PPPK Paruh Waktu wafat di tengah ketidakpastian atas haknya yang belum dibayarkan selama berbulan-bulan. Ia bukan hanya melawan penyakit, tetapi juga menunggu sesuatu yang seharusnya tidak perlu ditunggu. Rabu (15/4/2026),

Pesan singkat terakhirnya kini beredar luas,“Memang belum gajian ya dek?Atau memang gak ada gaji dek? Butuh duit utk berobat.”

Kalimat sederhana itu cukup untuk menggambarkan satu hal ada yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Keterlambatan ini mungkin terlihat sebagai persoalan teknis di Dinas Pendidikan Batu Bara. Namun dalam tata kelola pemerintahan, persoalan seperti ini tidak berdiri sendiri. Ia mencerminkan lemahnya pengawasan yang seharusnya memastikan hak dasar seorang pendidik tidak terabaikan.

Di saat yang sama, Kabupaten Batu Bara mencatat SiLPA 2025 sekitar Rp74 miliar. Anggaran tersedia, tetapi tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan paling mendasar bagi guru-guru di Batu Bara.

Di sinilah masyarakat mulai bertanya, dengan tenang, apakah pengawasan benar-benar bekerja, atau hanya berjalan di atas kertas saja.

Karena pada akhirnya, kepemimpinan tidak hanya diukur dari program yang dirancang, tetapi dari hal-hal mendasar yang tidak sempat dibiarkan gagal.

Dan ketika seorang guru harus menunggu haknya hingga akhir hayat, maka yang perlu dievaluasi bukan hanya kinerja satu dinas saja tetapi kesungguhan dalam memastikan semuanya berjalan sebagaimana mestinya." pungkasnya. (tim)