LDberita.id - Batubara, Gerakan Konsolidasi Gabungan Lembaga Kabupaten Batubara (GKGL-BB) melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD dan Kantor Bupati Batu Bara.

Puluhan massa ini mendesak Pj. Bupati Batu Bara untuk segera mencopot Camat Sei Balai, menilai pemberhentian perangkat desa di wilayah tersebut tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Perda No.9 tahun 2021.

Mereka juga menyoroti kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) yang dianggap lamban dan tidak peduli terhadap permasalahan ini, yang telah menyebabkan keributan selama hampir tiga tahun.

Massa menuntut Inspektorat untuk bergerak cepat menyelesaikan masalah di Kecamatan Sei Balai.

Selain itu, GKGL-BB mendesak pembentukan tim khusus untuk menyelidiki dugaan korupsi di Desa Perkebunan Sei Balai pada tahun anggaran 2023.

Mereka juga meminta DPRD Batu Bara mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk memanggil Camat Sei Balai, Kepala Dinas PMD, dan Inspektorat guna membahas kegaduhan terkait pemberhentian perangkat desa yang dinilai paling banyak terjadi di Kabupaten Batu Bara.

Tuntutan massa juga mencakup desakan kepada Tipikor Polres Batu Bara untuk segera memeriksa kepala desa terkait dugaan korupsi tahun anggaran 2023 dan menangkap serta memenjarakan oknum yang diduga terlibat dalam jual beli jabatan perangkat desa di Desa Perkebunan Sei Balai.

Nazli, seorang pengunjuk rasa, menyuarakan tuntutan mereka akan keadilan dan transparansi dalam pemerintahan.

"Kami sudah lama menunggu keadilan. Ini bukan hanya soal pemberhentian perangkat desa, tetapi juga tentang transparansi dan kejujuran dalam pemerintahan," ujarnya.

Iqbal, pengunjuk rasa lainnya, berharap Pj. Bupati Batu Bara H. Heri Wahyudi dan pihak terkait mendengarkan tuntutan mereka dan segera bertindak.

"Kami berharap Pj. Bupati dan pihak terkait segera merespons dan mengambil tindakan tegas," tegas Iqbal.

Menanggapi aksi tersebut, Pj. Bupati Batu Bara H. Heri Wahyudi Marpaung menyampaikan apresiasi kepada massa pengunjuk rasa dan berjanji akan segera mengevaluasi permasalahan di Kecamatan Sei Balai sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap tuntutan yang disampaikan sesuai dengan aturan yang ada," kata Heri Wahyudi.

Aksi unjuk rasa ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, serta perlunya tindakan cepat dari pihak berwenang untuk menyelesaikan permasalahan yang berlarut - larut di Kecamatan Sei Balai." pungkasnya. (Boy)