LDberita.id - Batubara, Dalam ajang yang seharusnya menjadi bukti komitmen pemerintah daerah terhadap masa depan anak-anak Indonesia, Penjabat (Pj) Bupati Batu Bara, H. Heri Wahyudi Marpaung, S.STP, M.AP, dengan penuh percaya diri menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024 di Jakarta.

Didampingi Kepala Dinas Kesehatan Batu Bara, beliau ikut bergabung dengan para pemimpin daerah lainnya, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jend. Sudirman, Jakarta, Rabu (04/09/2024).

Dinas Kesehatan Batu Bara, berusaha menunjukkan kepedulian terhadap isu stunting yang terus menghantui bangsa ini.

Namun, kehadiran mereka di Rakornas yang digelar dengan megah dan dihadiri langsung oleh Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin, tampaknya lebih banyak menampilkan wajah optimisme kosong ketimbang realisasi aksi nyata.

Ketika Wapres dengan tegas menyatakan keberhasilan nasional dalam menekan angka stunting dari 30,8% pada 2018 menjadi 21,5% pada 2023, hal tersebut terdengar seperti pujian yang jauh dari jangkauan bagi Kabupaten Batu Bara.

Sementara Rakornas berlangsung meriah dengan berbagai pidato penuh semangat, realitas di Batu Bara menunjukkan kontras yang menyakitkan

Dinas Kesehatan Batu Bara, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam melawan stunting, justru menghadapi keluhan berkepanjangan terkait buruknya pelayanan kesehatan di puskesmas-puskesmas pembantu (Pustu) yang tersebar di kabupaten tersebut.

Pustu di Desa Bulan-Bulan, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, misalnya, menyajikan pemandangan yang memprihatinkan.

Alih-alih menjadi tempat yang layak untuk perawatan kesehatan dasar, bangunan Pustu ini lebih mirip bangunan yang terlupakan, tak terawat, dan nyaris tidak layak pakai.

Padahal, alokasi anggaran untuk renovasi sudah mengucur sebesar 2 miliar rupiah. Tetapi, entah karena ketidakmampuan manajemen atau sekadar ketidakpedulian, kualitas pelayanan kesehatan di Batu Bara tetap memble dan tidak mengalami perbaikan berarti.

Pengamat sosial Batu Bara, Ramli Sinaga, dengan menyindir kondisi memalukan ini. Dalam sebuah wawancaranya, Jumat (6/09/2024, ia tidak segan-segan menyinggung bagaimana ketidakmampuan Dinas Kesehatan Batu Bara dalam menangani masalah dasar seperti perbaikan fasilitas kesehatan mencerminkan buruknya manajemen dan prioritas pemerintah daerah.

"Bagaimana mungkin kita berharap percepatan penurunan stunting di Batu Bara bisa berhasil jika kantor dinas kesehatan saja terlihat kusam dan tak terurus? Anggarannya besar, tetapi hasilnya nol besar," ujarnya.

Ramli juga mempertanyakan kebijakan alokasi anggaran yang tampaknya lebih banyak dihabiskan untuk formalitas dan tampilan, dari pada benar-benar diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di daerah.

Ini bisa menimbulkan pertanyaan besar. Apakah hadirnya pejabat tinggi daerah dalam Rakornas hanya sekadar ajang untuk "selfie" dan publikasi, tanpa diikuti dengan aksi konkret yang benar-benar menyentuh kebutuhan warganya?

Ironisnya, meskipun Rakornas menjadi tempat untuk memuji kinerja beberapa daerah yang berhasil menurunkan angka stunting, Kabupaten Batu Bara jelas tidak termasuk dalam daftar tersebut.

Hal ini tentu menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah, mengingat kehadiran mereka di acara tersebut tidak dibarengi dengan prestasi yang membanggakan.

Bahkan, nama Batu Bara pun tidak disebut-sebut dalam pidato penghargaan Wakil Presiden.

Sebuah kenyataan pahit yang semakin mempertegas jarak antara janji-janji manis di forum nasional dan kenyataan pahit di lapangan.

Ramli Sinaga dengan tegas menyatakan bahwa harapan pemerintah pusat agar Batu Bara mampu melakukan percepatan penurunan stunting pada tahun 2024 mungkin hanya sekadar mimpi.

“Bagaimana mungkin itu bisa terjadi di Batu Bara, sedangkan pelayanan dasar saja begitu memprihatinkan.

Jika kondisi kantor dinas kesehatan Batu Bara yang memadai saja tidak bisa dipenuhi, bagaimana kita bisa yakin mereka mampu menangani masalah yang lebih kompleks seperti stunting?” sindir Ramli.

Rakornas Percepatan Penurunan Stunting 2024 mungkin sudah selesai dalam sehari, namun pekerjaan rumah bagi Dinas Kesehatan Batu Bara seharusnya tidak boleh berakhir begitu saja.

Masyarakat Batu Bara tentu tidak ingin lagi dibuai dengan pidato-pidato indah yang tak memiliki dampak nyata.

Mereka menuntut aksi nyata dari para pemimpin daerah mereka, aksi yang benar-benar bisa mengubah kondisi kesehatan di lapangan.

Jika Dinas Kesehatan serius ingin memperbaiki kondisi stunting di daerahnya, langkah pertama yang harus diambil adalah memperbaiki pelayanan kesehatan di tingkat akar rumput, memastikan semua fasilitas kesehatan mampu memberikan layanan yang memadai.

Stunting bukan sekadar angka di atas kertas; ia adalah wajah dari ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan hak-hak dasar warganya.

Dan tanpa perbaikan yang signifikan, kehadiran mereka di Rakornas hanya akan dianggap sebagai formalitas belaka, tanpa makna nyata.

Di tengah janji-janji besar yang diungkapkan di forum nasional, rakyat Batu Bara menunggu tindakan nyata.

Mereka tidak butuh pidato panjang lebar, tapi aksi konkret yang bisa mereka rasakan dalam perbaikan layanan kesehatan.

Hingga saat itu tiba, kehadiran pejabat dalam acara seperti Rakornas hanya akan dilihat sebagai pencitraan yang jauh dari kenyataan hidup sehari-hari mereka." tandasnya. (Boy)