LDberita.id - Batu Bara, Ketika pemerintah pusat berhasil menurunkan biaya haji nasional untuk tahun 2025, calon jamaah haji di Kabupaten Batu Bara justru harus menghadapi tantangan baru dengan biaya pemeriksaan kesehatan yang mencapai Rp 979.000 per orang.

Biaya ini bukan hanya memberatkan, tetapi juga mencerminkan lemahnya koordinasi dan kepedulian pemerintah daerah terhadap warganya.

Ramli Sinaga, menyampaikan kekecewaanya atas kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes P2KB) dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Batu Bara, yang dinilainya sekadar menjalankan tugas secara prosedural tanpa solusi, katanya. Selasa (31/12/2024).

“Ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi soal kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan spiritual masyarakat. Pemerintah pusat saja bisa menurunkan biaya, mengapa di tingkat daerah justru membebani rakyatnya sendiri.

Lebih lanjut, Ramli mendesak Pj Bupati Batu Bara, Heri Wahyudi, untuk segera memanggil Dinkes P2KB Batu Bara, serta mengevaluasi kebijakan mereka yang dinilai membebani calon jamaah haji.

“Tunjukkan keberpihakan kepada rakyat. Jangan biarkan masyarakat Batu Bara yang ingin menunaikan ibadah haji tercekik oleh kebijakan yang tidak masuk akal,” tegasnya.

Ketika dikonfirmasi, dr. Deni, yang juga Kepala Dinas Kesehatan Batu Bara, belum memberikan tanggapan atas permasalahan ini.

Sementara itu, Kabag Kesra Batu Bara, Yusrizal, mengatakan bahwa suntik vaksin gratis, namun untuk pemeriksaan kesehatan, calon jamaah haji Batu Bara koordinasi dengan Dinkes P2KB Batu Bara aja langsung.

Dan anehnya, hingga kini belum ada surat edaran resmi dari Pj Bupati terkait pengutipan biaya untuk cek kesehatan bagi calon jamaah haji tahun 2025.

Langkah Dinkes P2KB Batu Bara yang menyerahkan pemeriksaan kesehatan ke RSUD OK Arya tanpa mencari alternatif biaya yang lebih terjangkau.

“Ini mencerminkan lemahnya koordinasi antarinstansi. Tidak ada inisiatif untuk mengurangi beban rakyat. Lalu, apa fungsi mereka sebagai pelayan publik.

Masyarakat berharap Pj Bupati Batu Bara mengambil tindakan untuk menyelesaikan persoalan ini. Subsidi pemeriksaan kesehatan atau penunjukan fasilitas kesehatan terdekat dengan biaya minimal bahkan gratis menjadi solusi yang diinginkan.

Selain itu, penggunaan alokasi anggaran daerah juga diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ibadah haji mereka.

"Ini adalah momen bagi Pj Bupati untuk membantu calon jamaah haji Batu bara, ini akan menjadi bukti bahwa birokrasi di Batu Bara lebih memilih prosedur dari pada solusi,” ujar salah satu calon jamaah yang merasa terbebani biaya tinggi tersebut.

Keputusan Pj Bupati Heri Wahyudi untuk memanggil Dinkes P2KB Batu Bara, dan memastikan kebijakan yang meringankan beban calon jamaah haji akan menjadi tolak ukur kepemimpinannya, masyarakat Batu Bara kini menunggu langkah nyata dari pemerintah daerah." tandasnya. (Boy)