LDberita.id - Batubara, Kalangan tenaga kesehatan di Kabupaten Batu Bara mengeluhkan beban kerja yang semakin meningkat, di tengah program-program kesehatan yang dianggap tidak lagi terukur dan tidak sesuai dengan standar di lapangan. Mereka merasa tertekan akibat tuntutan untuk mencapai hasil maksimal tanpa dukungan fasilitas maupun insentif yang memadai.

Situasi ini membuat para tenaga kesehatan merasa diabaikan, sementara program-program yang dijalankan terkesan hanya untuk memenuhi laporan administrasi dan target di atas kertas semata.

Menurut sumber yang tidak ingin disebutkan namanya, sejumlah program penting seperti penanganan stunting, pengendalian penyakit berpotensi risiko, serta penyakit menular seperti DBD, malaria, TB, hingga kewaspadaan terhadap munculnya penyakit MPox, hanya dikejar capaian angka di laporan tanpa memperhatikan realita yang terjadi di lapangan. Selasa (24/09/2024).

"Kami diminta bekerja maksimal dengan target tinggi, tapi dukungan fasilitas dan insentif minim. Kondisi ini lebih parah dibandingkan saat pandemi COVID-19, karena sekarang tidak ada insentif sama sekali," ungkap salah seorang tenaga kesehatan di Batu Bara.

Keadaan ini memperparah kondisi pelayanan kesehatan di daerah. Meski program-program kesehatan terlihat berjalan baik di atas kertas, kenyataannya sangat jauh berbeda.

Beberapa Puskesmas bahkan dilaporkan mengalami penurunan kualitas pelayanan akibat kurangnya pengawasan dan evaluasi dari kepala daerah, ujarnya.

Perlunya Evaluasi Kepala Puskesmas dan Audit Dana BOK

Melihat kondisi ini, banyak pihak mendesak agar dilakukan audit forensik terhadap penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang dikucurkan oleh pemerintah pusat.

Audit tersebut penting untuk memastikan bahwa dana tersebut dialokasikan secara tepat dan benar-benar digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan di lapangan, bukan hanya untuk memenuhi laporan administratif.

Selain itu, sejumlah tokoh masyarakat dan pengamat sosial juga menuntut agar,Pj. Bupati Batu Bara, Heri Wahyudi Marpaung, segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja semua Kepala Puskesmas di Kabupaten Batu Bara.

Mereka menilai banyak Kepala Puskesmas yang tidak mampu menjalankan program-program kesehatan dari Pj Bupati, terutama di bidang kesehatan masyarakat.

Kurangnya koordinasi dan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program kesehatan ini dinilai menjadi salah satu faktor utama menurunnya kualitas pelayanan kesehatan di beberapa daerah di Batu Bara. "Kami berharap Pj Bupati segera turun tangan.

Kepala-kepala Puskesmas yang tidak mampu menjalankan program dengan baik harus dievaluasi, bahkan diganti, demi perbaikan pelayanan kesehatan di Batu Bara," ungkap Ramli.

Ia menambahkan bahwa program kesehatan yang tidak didukung dengan fasilitas dan insentif yang layak hanya akan membuat para tenaga kesehatan semakin tertekan, sementara masyarakat tetap menjadi korban pelayanan yang buruk. terangnya.

Menanti Langkah Tegas dari Pj Bupati

Pj. Bupati Batu Bara, Heri Wahyudi Marpaung, diharapkan segera mengambil tindakan tegas terkait permasalahan ini.

Selain melakukan evaluasi kinerja Kepala Puskesmas, Bupati juga diharapkan dapat mendorong perbaikan sistem manajemen kesehatan di tingkat daerah, agar program-program kesehatan bisa berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan adanya langkah konkret dari pimpinan daerah, diharapkan tekanan terhadap tenaga kesehatan bisa berkurang, dan pelayanan kesehatan di Batu Bara bisa kembali optimal serta sesuai dengan standar yang ditetapkan." tandasnya. (Boy)