LDberita.id - Batubara, Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara, Dinas Pendidikan setempat menginisiasi pelatihan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Kamis (26/09/24).

Program ini dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut dari Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 47 Tahun 2022, yang mewajibkan para guru bersertifikasi untuk terus meningkatkan keterampilan melalui kegiatan pelatihan berkelanjutan.

Kegiatan PKB ini, menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara, Jonnis Marpaung dirancang untuk memastikan bahwa guru-guru bersertifikasi tidak hanya menerima tunjangan profesi, tetapi juga mengembangkan kualitas mereka sesuai tuntutan pendidikan abad ke-21.

Saat ditemui di sela-sela rapat Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) di SMP 06 Al Washliyah, Desa Tanjung Kubah, Jonnis menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan tidak terlibat dalam urusan teknis dan pembiayaan kegiatan pelatihan tersebut.

Pelaksanaan kegiatan sepenuhnya dikoordinir oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di tingkat SMP, dan Kelompok Kerja Guru (KKG) di tingkat SD, yang memiliki kapasitas lebih baik dalam menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Jonnis menekankan pentingnya kualitas dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, terutama dalam pemilihan narasumber. “Kita harus memastikan bahwa narasumber yang diundang benar-benar memiliki keahlian dan kompetensi di bidangnya, sehingga pelatihan ini memberikan dampak nyata bagi pengembangan guru,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa meskipun kegiatan ini sangat penting, pihaknya menyadari bahwa besaran biaya yang dikenakan kepada para guru sebesar Rp1 juta per peserta dapat menjadi beban yang berat, terutama bagi guru-guru di daerah yang mungkin menghadapi keterbatasan ekonomi.

Oleh karena itu, Dinas Pendidikan menyarankan agar setiap sekolah tidak mengirimkan seluruh guru bersertifikasi, melainkan hanya perwakilan yang kemudian dapat berbagi ilmu kepada rekan-rekan guru di sekolah masing-masing.

Sebagai solusi praktis, Jonnis mengusulkan skema partisipasi yang lebih efisien. Jika di sebuah sekolah terdapat 10 guru bersertifikasi, maka cukup 4 orang yang dikirim sebagai perwakilan untuk mengikuti pelatihan.

Biaya pelatihan sebesar Rp4 juta tersebut dapat dibagi rata oleh semua guru bersertifikasi di sekolah itu, sehingga setiap guru hanya perlu menanggung biaya sekitar Rp400 ribu. Skema ini diharapkan dapat meringankan beban guru tanpa mengurangi efektivitas pelatihan.

Setelah pelatihan selesai, guru-guru perwakilan diharapkan dapat mentransfer pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh kepada rekan-rekan mereka.

"Ini adalah upaya kita untuk memastikan bahwa seluruh guru tetap mendapatkan manfaat dari pelatihan ini, meskipun tidak semua guru ikut serta secara langsung," tambah Jonnis.

Sebagai bagian dari komitmen Dinas Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Batu Bara, Jonnis menekankan bahwa pelatihan PKB ini harus berlangsung secara efektif dan efisien, baik dari segi biaya maupun manfaat yang diterima oleh peserta.

Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan MGMP serta KKG untuk memastikan keberhasilan program ini.

Di akhir pernyataannya, Jonnis mengingatkan bahwa sesuai dengan amanat Perbup Nomor 47 Tahun 2022, biaya pelatihan memang harus ditanggung oleh masing-masing guru bersertifikasi.

Namun, ia berharap agar setiap pelatihan yang dilakukan memberikan dampak yang nyata dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Batu Bara.

Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan kualitas pendidikan di Kabupaten Batu Bara akan semakin meningkat. Guru yang terus memperbarui pengetahuan dan keterampilannya diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam mencetak generasi penerus yang berdaya saing tinggi.

"Dengan semangat bersama, kita bisa memastikan pendidikan di Batu Bara terus maju dan berkembang," pungkas Jonnis. (End)