Batubara

Melestarikan Sumber Daya Laut Batu Bara, Kunci Kesejahteraan Nelayan

post-img
Foto : Potensi laut Batu Bara yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat nelayan Kabupaten Batu Bara

LDberita.id - Batubara, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, terkenal dengan kekayaan sumber daya perikanan lautnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Sumber daya ini berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan setempat.

Namun, keberlanjutan dan kelestarian sumber daya laut ini memerlukan pengawasan ketat dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan dinas terkait, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yuslan, warga Desa Perupuk, dalam sebuah diskusi pada Rabu (3/7/2024), menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat dari pemerintah daerah dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Utara.

“Laut Batu Bara menawarkan berbagai jenis ikan dan hasil laut lainnya yang menjadi sumber penghidupan bagi banyak nelayan,” ujarnya.

Wilayah perairan ini merupakan salah satu daerah tangkapan utama di Sumatera Utara, menyediakan ikan pelagis seperti tongkol dan kembung serta ikan demersal seperti kakap dan kerapu.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan sumber daya laut hingga 12 mil dari garis pantai berada di bawah pemerintah provinsi.

Untuk wilayah di atas 12 mil, pengelolaan menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Hal ini membuat peran DKP Sumut sangat krusial dalam mengawasi praktik perikanan di wilayah perairan Batu Bara. Yuslan menekankan bahwa tanpa pengawalan yang baik, potensi laut Batu Bara bisa terkikis.

“Praktik perikanan yang merusak seperti penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan harus dihentikan. Kita perlu memastikan bahwa praktik perikanan yang dijalankan tidak merusak ekosistem, agar generasi mendatang juga bisa merasakan manfaatnya,” tambahnya.

Keberagaman hayati laut Batu Bara meliputi terumbu karang dan ekosistem laut lainnya yang menjadi habitat penting bagi berbagai spesies laut. Untuk menjaga keberlanjutan ekosistem ini, Yuslan meminta DKP Sumut untuk aktif dalam pengawasan dan penegakan hukum.

“Kita juga minta peran aktif dari DKP Sumut selaku pengawasannya sesuai UU No 23, karena pemerintah kabupaten Batu Bara tidak memiliki wewenang di laut, tetapi menjadi wewenang DKP provinsi hingga 12 mil dan di atas 12 mil menjadi kewenangan KKP,” tegasnya.

Selain itu, Yuslan mengusulkan peningkatan program pemberdayaan dan pelatihan bagi nelayan agar mereka dapat mengadopsi praktik perikanan berkelanjutan. Edukasi mengenai penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan teknik perikanan yang tidak merusak ekosistem harus ditingkatkan.

“Dengan pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik, nelayan dapat mengoptimalkan hasil tangkapan tanpa merusak lingkungan,” ujarnya.

Yuslan juga menggarisbawahi pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, DKP Sumut, dan KKP untuk memonitor aktivitas perikanan, menangani pelanggaran, dan memastikan nelayan mendapatkan edukasi tentang praktik perikanan berkelanjutan.

“Kita harus bekerja sama untuk menjaga kekayaan laut Batu Bara agar tetap lestari dan berkelanjutan,” tutup Yuslan. (Boy)

Berita Terkait