LDberita.id - Batubara, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Batu Bara, Alpian, menegaskan bahwa pers harus menjadi garda terdepan dalam mengawal kebijakan publik agar benar-benar berpihak kepada masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan dalam aksi berbagi takjil yang digelar oleh SMSI dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Batu Bara di depan RM Kawan Kito, Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Minggu (23/3/2025).

Kegiatan berbagi ratusan paket takjil kepada pengguna jalan bukan hanya sekadar bentuk kepedulian sosial, tetapi juga menjadi simbol bahwa media di Batu Bara siap bersinergi dengan masyarakat dan pemerintah dalam membangun daerah.

"Media bukan hanya berfungsi sebagai penyampai berita, tetapi juga sebagai kontrol sosial yang memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai dengan kepentingan rakyat. Kami di SMSI Batu Bara akan terus mengawal setiap program yang dijanjikan Bupati Baharuddin Siagian agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Alpian dalam sambutannya.

Komitmen SMSI: Mengawal Janji Bupati untuk Kesejahteraan Rakyat

Sejak dilantik, Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian berulang kali menegaskan komitmennya untuk menciptakan masyarakat yang benar-benar bahagia. Namun, bagi SMSI, kebahagiaan rakyat tidak cukup hanya menjadi slogan, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ketua SMSI Batu Bara, Alpian, menegaskan bahwa organisasinya akan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh Pemkab Batu Bara benar-benar sejalan dengan kepentingan publik.

"Kami tidak akan tinggal diam jika ada kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Kami akan terus melakukan pemantauan, kritik konstruktif, dan investigasi mendalam untuk memastikan bahwa visi kesejahteraan yang dijanjikan tidak hanya sekadar janji kosong," tegas Alpian.

Dalam hal ini, SMSI Batu Bara berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam berbagai sektor, termasuk kebijakan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Media tidak hanya sekadar melaporkan fakta, tetapi juga harus menjadi katalis perubahan yang mendorong pemerintah untuk bekerja lebih efektif dan transparan.

Pers sebagai Pilar Demokrasi: Berlandaskan Undang-Undang Pers

Dalam menjalankan tugasnya, SMSI Batu Bara berpegang teguh pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menegaskan bahwa pers memiliki fungsi sebagai.

Penyampai informasi yang akurat, objektif, dan berimbang kepada masyarakat, Pengawas kebijakan pemerintah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, Pemberi kritik dan koreksi terhadap kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, Pengawal demokrasi untuk menjamin kebebasan berpendapat dan hak-hak warga negara.

Pasal 6 UU Pers secara eksplisit menyatakan bahwa pers wajib.

Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Dalam konteks ini, Alpian menegaskan bahwa SMSI Batu Bara akan menjalankan fungsi pers sesuai dengan amanat undang-undang.

"Kami bukan sekadar pemberita, tetapi juga pengawal kebijakan publik. Kami akan terus menyoroti setiap kebijakan yang menyimpang dan mendorong perbaikan yang diperlukan," ujarnya.

SMSI Batu Bara Kolaborasi dan Ketegasan dalam Mengawal Pembangunan

Sebagai organisasi media yang memiliki jaringan luas di Batu Bara, SMSI tidak hanya akan berkolaborasi dengan pemerintah, tetapi juga tetap menjaga independensinya dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.

Alpian menegaskan bahwa SMSI Batu Bara akan tetap bersikap tegas dalam menyoroti setiap program yang tidak berjalan sesuai harapan masyarakat.

Jika ada kebijakan yang mengarah pada ketidakadilan atau kepentingan segelintir pihak, SMSI akan berdiri di garis depan untuk mengkritisinya.

"Kami tidak ingin hanya menjadi media yang memberitakan tanpa makna. Kami ingin menjadi bagian dari solusi, menjadi suara rakyat yang terus mengawal kebijakan agar tetap berada di jalur yang benar," tegasnya.

Selain itu, SMSI Batu Bara juga berkomitmen untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dalam memperoleh informasi yang benar. Keterbukaan informasi menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

"Kami ingin masyarakat Batu Bara lebih sadar akan hak mereka. Jangan sampai ada kebijakan yang merugikan rakyat hanya karena kurangnya informasi atau transparansi. Media harus menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat untuk menciptakan kesejahteraan bersama," jelas Alpian.

Media sebagai Mitra Kritis dan Konstruktif

Aksi berbagi takjil yang digelar oleh SMSI dan JMSI Batu Bara bukan hanya sekadar kegiatan sosial, tetapi juga menjadi simbol peran media dalam kehidupan masyarakat. Media tidak boleh sekadar menjadi penonton, melainkan harus aktif berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Alpian menegaskan bahwa SMSI Batu Bara akan terus berada di garis depan dalam mengawal kebijakan pemerintah, memastikan bahwa janji kesejahteraan yang disampaikan oleh Bupati Baharuddin Siagian benar-benar terealisasi.

"Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam membangun Batu Bara. Namun, jika ada kebijakan yang menyimpang dari kepentingan rakyat, kami akan tetap bersuara.

Pers tidak boleh bungkam, karena di tangan kami ada tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa rakyat mendapatkan hak-haknya secara adil dan merata," pungkasnya.

Dengan adanya sinergi antara media, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan Batu Bara dapat menjadi daerah yang lebih maju dan sejahtera, dengan kebijakan-kebijakan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat." tandasnya. (Boy)