LDberita.id - Sebanyak 13 Organisasi masyarakat (ormas) dan organisasi kepemudaan Islam se Kabupaten Batubara yang tergabung dalam Organisasi Kemasyarakatan Islam (OKI) sepakat menolak keras terciptanya Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang dinilai merugikan masyarakat dan buruh,

Adapun Ormas dan Organisasi kepemudaan Islam diantaranya Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU) Alwashliyah, Pemuda Alwashliyah, Mahasiswa Awashliyah, BKRMI, Mimbar Dakwah menyampaikan sikap kepada Forkopimda Batubara yakni, Bupati Ir. H. Zahir, M.AP Ketua DPRD, M.Safii,SH, Kapolres AKBP Ikhwan Lubis, SH,MH, Dandim 0208/AS, Dan lanal Tanjung Balai di RM 100 Desa Tanjung Gading Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara, selasa (13/10/2020).

Dalam pernyataan sikap, para Ketua ormas dan organisasi kepemudaan Islam meminta agar aspirasi penolakan UU Omnibus Law dibatalkan dan ditinjau ulang, judicial review.

Mereka juga minta Kapolres Batubara menyelidiki dan menyidik para perusuh aksi demo oleh elemen masyarakat yang terjadi di depan gedung DPRD Batubara.

Cari dalang kerusuhan, yang tidak bersalah tolong di pulangkan kepada orang tuanya. “ Kami sangat menyayangkan aksi demo menimbulkan korban luka luka seperti Kasat Sabhara AKP DP Sinaga ,”ujar para pimpinan ormas.

Bupati Batubara Zahir dan ketua DPRD M.Safii,SH sepakat akan menyampaikan aspirasi penolakan UU Omnibus Law ke Pemerintah Pusat, kedua pimpinan Batu Bara itu mengaku belum mengetahui apa - apa isi UU Omnibus Law.

Forkopimda sangat apresiasi atas pertemuan silaturahmi yang digagas ormas dan organisasi kepemudaan Islam Kabupaten Batubara .

Pada kesempatan itu, isi nota penolakan seluruh organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan Islam Batubara, meminta kepada DPRD Batubara untuk menyampaikan aspirasi penolakan organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan Islam terkait UU Omnibus Law yang dapat merugikan kaum buruh di Indonesia, kami bersepakat untuk menunggu Judicial Review.

Acara Silaturahmi di RM 100 dijaga ketat seratusan aparat Polri, TNI, Satpol PP Batubara. Sebelumnya beredar isu akan ada aksi demo dari elemen masyarakat yang tergabung dalam AMPIBI di RM 100 namun aksi demo tidak terjadi.” Pungkasnya. (rm)