Batubara, (LADANG BERITA)
Meski pemberitaan terkait dugaan penyimpangan bantuan Bansos sembako kepada agen e-warong santer sejak sebulan terakhir, namun para wakil rakyat di DPRD Batubara khususnya Komisi yang membidangi terkesan kurang tanggap. 

"DPRD khususnya komisi yang membidangi sebagai representatif rakyat Batubara terkesan cuek dengan keluhan  lebih dari 26.000 penerima KPM akibat indikasi permainan kelompok tertentu yang meraup keuntungan miliaran rupiah" ungkap jubir Warung Apresiasi Pers (Wappres), Darman, Rabu (22/4/20), di Lima Puluh.

Sebaiknya, meski tanpa masuknya laporan, para wakil rakyat dapat menyikapi permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. 

Sebab saat ini kata Darman, penyaluran Bansos sembako kepada penerima KPM melalui agen e-warong yang telah berlangsung sejak Januari 2020 di seluruh Kab Batubara diduga carut marut. 

Dugaan itu dikarenakan agen-waroeng tidak leluasa belanja keempat yang dikehendakinya. 

"Para agen e-warong diharuskan menerima pasukan sembako dari pihak pihak tertentu. Bahkan sebulan terakhir dari hasil investigasi menyebutkan BUMD Batubara diduga turut menyalurkan sembako ke agen e-warong. Ini ditenggarai melanggar Pedoman Umum atau Pedum penyaluran bansos", terang Darman. 

Berdasarkan Pedum sambung Darman, seharusnya para agen e-warong bebas belanja ke tempat disekitarnya dan tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. 

Melihat kondisi agen e-warong dan KPM saat ini, maka sudah selayaknya DPRD Batu mbara memanggil pihak-pihak terkait agar penyaluran bantuan untuk warga miskin tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak tak bertanggungjawab, pungkas Darman.

Ketua DPRD Batubara melalui Wakil Ketua Syarizal,SE kepada wartawan melalui telepon menyebutkan, persoalan Bansos merupakan ranah Komisi 3 yang diketuai Ahmad Mukhtas.

Terkait hal itu Syafrizal pun mengarahkan untuk mengkonfirmasi Ketua Komisi 3. 

Sayangnya, ketika wartawan menghubungi Ahmad Mukhtas melalui telepon nonor 0812-6521-** guna dikonfirmasi namun tidak berhasil. (od)