LDberita.id - Batubara, Ramli Sinaga, seorang pengamat sosial di Kabupaten Batu Bara, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi birokrasi dan pelayanan kesehatan di daerah tersebut.

Menurut Ramli, mulai dari Pj Bupati Heri Wahyudi hingga perangkat pejabat lainnya, tampak tidak berpihak pada warga kurang mampu.

Hal ini mencerminkan kegagalan serius dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin daerah tersebut, ujar Ramli Sinaga pada, Kamis (18/07/2024).

Dalam tinjauannya di Puskesmas Pembantu (PUSTU) Desa Medang, Kecamatan Medang Deras, Ramli menemukan bahwa fasilitas kesehatan tersebut tidak berfungsi sama sekali.

Tidak ada satu pun tenaga medis yang hadir, dan persediaan obat-obatan kosong.

"Ini adalah kondisi yang sangat memperihatinkan. Tidak ada satu biji pun obat yang tersedia dalam lemari," ujar Ramli dengan nada prihatin.

Kondisi ini semakin mengkhawatirkan mengingat layanan kesehatan adalah kebutuhan dasar yang sangat penting bagi masyarakat.

Ketidaktersediaan pelayanan kesehatan awal dari dinas terkait dapat menyebabkan penderitaan yang lebih besar bagi masyarakat Batu Bara.

"Jika seperti ini, pelayanan kesehatan di Batu Bara akan membuat masyarakat lebih banyak menderita," tegas Ramli.

Ramli juga mengkritik Pj Bupati Batu Bara, Heri Wahyudi Marpaung, yang dianggap membiarkan kondisi ini tanpa tindakan yang bijak.

"Seharusnya beliau bijak melihat bawahannya yang tidak mampu bekerja, apalagi ini terkait persoalan kesehatan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat Batu Bara," tambah Ramli.

Salah satu isu besar yang disoroti adalah program Universal Health Coverage (UHC) yang diluncurkan pada Januari 2024.

Program ini seharusnya menjamin warga kurang mampu di Kabupaten Batu Bara mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit.

Namun, kenyataannya, program tersebut tidak berjalan sama sekali.

"Hanya dalam empat bulan, program UHC itu sudah menjadi pepesan kosong," kata Ramli.

Warga yang ingin berobat di rumah sakit harus menggunakan BPJS Mandiri dan tetap harus membayar, yang bertentangan dengan tujuan awal UHC.

Kondisi di Puskesmas Pembantu (PUSTU) Desa Medang semakin mempertegas permasalahan ini.

Dengan anggaran pelayanan kesehatan yang seharusnya mencukupi, fasilitas tersebut tidak memiliki dokter, perawat, atau obat-obatan.

"Anggaran di Puskesmas Pagurawan pada tahun 2024 ini mencapai lebih dari 2 miliar rupiah, tapi mengapa Pustu tidak memiliki obat? Kemana uang itu digunakan?" tanya dengan nada kesal.

Ramli juga mempertanyakan peran dan tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan Batu Bara, dr Deni.

"Apa yang sudah dilakukan dr Deni untuk pelayanan kesehatan masyarakat Batu Bara? Program kesehatan apa yang berhasil dilakukan beliau untuk warga Batu Bara?" ujar Ramli lagi.

Keprihatinan ini menegaskan perlunya evaluasi dan perbaikan mendesak dalam sistem kesehatan di Kabupaten Batu Bara.

Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan hal tersebut.

Tanpa tindakan nyata, kondisi ini hanya akan memperburuk penderitaan warga dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah daerah." tandasnya. (Boy)