LDberita.id - Batubara, Peresmian Rumah Produksi Bersama (RPB) untuk komoditas cabai di Desa Lubuk Cuik, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, menjadi diskusi publik.

Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza hadir bersama pejabat pemerintah setempat untuk meresmikan fasilitas ini, yang digadang-gadang sebagai solusi bagi permasalahan klasik petani cabai: harga jatuh saat panen raya dan ketergantungan pada tengkulak.

Namun, di balik kemeriahan acara ini, terbersit pertanyaan dari masyarakat petani, "Apakah ini benar-benar solusi atau sekadar formalitas yang akan dilupakan"

Dengan anggaran mencapai Rp11,6 miliar, RPB ini disebut-sebut akan meningkatkan kualitas produk, menjaga stabilitas harga, dan menekan inflasi.

Namun, Muncul pertanyaan dari kelompok tani yang hadir. Salah seorang petani yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa selama bertahun-tahun, janji-janji pemerintah terkait peningkatan kesejahteraan petani sering kali berakhir tanpa hasil nyata.

"Kami sudah sering mendengar program besar seperti ini. Tapi di lapangan, petani tetap harus menjual murah kepada tengkulak karena tidak ada mekanisme yang benar-benar mendukung kami," ujarnya.

Fasilitas Besar, Harapan Tinggi

RPB ini diharapkan menjadi pusat pengolahan cabai yang efisien, dengan pengelolaan oleh Koperasi Produsen Pertanian Berkah Abadi Jaya.

Namun, pengalaman dimasa lalu menunjukkan bahwa pengelolaan fasilitas serupa sering kali terganjal oleh lemahnya manajemen, minimnya transparansi, dan kurangnya pendampingan bagi petani.

Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok Dr. Ali menjelaskan bahwa RPB Batu Bara merupakan salah satu dari tiga RPB yang telah diresmikan di Indonesia.

Namun, petani mempertanyakan apakah keberadaan fasilitas ini cukup untuk memutus rantai permasalahan struktural yang telah bertahun-tahun mereka hadapi Petani di 7 Desa ini"

"Bangunan megah saja tidak cukup jika petani tidak dilibatkan secara aktif.

Kami butuh keadilan harga, kepastian pasar, dan akses langsung ke pembeli," ungkap sala seorang Petani yang hadir.

Inflasi dan Tengkulak: Ujian bagi Pemerintah

Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam pidatonya menyebut Batu Bara sebagai salah satu sentra produksi cabai terbesar di Sumatera Utara, dengan kontribusi signifikan terhadap produksi nasional.

Namun, ironisnya, petani cabai di Batu Bara masih harus menghadapi fluktuasi harga yang kerap membuat mereka merugi.

"Harga cabai bisa anjlok hingga Rp10.rb per kilogram saat panen raya. Di mana peran pemerintah selama ini" Kalau RPB ini memang solusi, buktikan dengan hasil, bukan hanya seremoni," kata seorang petani senior dari desa tetangga.

Harapan Petani Pendampingan dan Pasar yang Jelas

Para petani berharap bahwa program ini tidak hanya berakhir pada peresmian.

Mereka menginginkan pendampingan yang berkelanjutan, akses pasar yang adil, dan kebijakan harga yang melindungi mereka dari permainan tengkulak.

"Kami tidak butuh janji besar. Kami hanya butuh harga yang layak dan sistem yang berpihak kepada kami," ujar Sulaiman, salah satu petani muda.

Petani juga meminta transparansi dalam pengelolaan RPB oleh koperasi, agar fasilitas ini benar-benar berfungsi sesuai tujuan.

Arah Kebijakan di Tangan Pemerintah

Asisten II Bambang Hadisuprapto, mewakili Pj. Bupati Batu Bara, menyatakan bahwa RPB ini bertujuan untuk meningkatkan PDRB sektor pertanian, menciptakan petani mandiri, dan mengendalikan inflasi.

Namun, tanpa pengawasan ketat dan keterlibatan langsung petani, program ini berisiko menjadi sekadar "proyek besar" yang tidak membawa dampak nyata.

Saat peresmian berakhir, harapan masyarakat petani cabai tetap menggantung.

Mereka berharap bahwa kali ini, pemerintah benar-benar mendengar suara mereka, bukan sekadar mencentang agenda program pembangunan tanpa menyentuh inti persoalan.

"Kami ingin solusi nyata, bukan hanya bangunan megah. Kalau program ini berhasil, kami siap mendukung.

Tapi kalau gagal, jangan salahkan kami jika kepercayaan kami hilang lagi," tutup seorang petani. (Boy)