LDberita.id - Jakarta, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) terus mengokohkan komitmen reformasi birokrasi dengan membangun Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2025. Langkah strategis ini sejalan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Keseriusan tersebut tercermin dalam verifikasi lapangan dan wawancara Tim Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang digelar di Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (25/8/2025).

JAM DATUN berfokus pada implementasi Asta Cita misi ke-4 dan ke-7, yakni penguatan pembangunan sumber daya manusia, serta reformasi politik, hukum, dan birokrasi yang transparan, efektif, dan akuntabel. Targetnya adalah memperkuat pencegahan korupsi sekaligus menghadirkan pelayanan hukum yang bersih dan berkualitas bagi masyarakat.

Pembangunan Zona Integritas di JAM DATUN dijalankan melalui enam area perubahan utama:

1. Manajemen Perubahan – pembentukan tim kerja, penunjukan agen perubahan, hingga role model pimpinan.

2. Penataan Tata Laksana – penerapan SOP, optimalisasi aplikasi HaloJPN, serta keterbukaan informasi publik.

3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur – penyusunan SKP, penerapan sistem reward and punishment, dan digitalisasi arsip kepegawaian.

4. Penguatan Akuntabilitas – pembentukan tim pengawasan, penerapan e-Whistle Blowing System (WBS), serta satuan tugas benturan kepentingan.

5. Penguatan Pengawasan – penerapan SPIP, kanal pengaduan publik, hingga laporan manajemen risiko secara berkala.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik – penguatan layanan HaloJPN, PTSP, konsultasi hukum gratis, serta survei kepuasan publik berbasis digital.

Salah satu inovasi unggulan adalah HaloJPN (www.halojpn.id), layanan konsultasi hukum daring gratis yang dilayani Jaksa Pengacara Negara (JPN) di seluruh Indonesia. Layanan ini menjamin jawaban maksimal 3x24 jam. Hingga Agustus 2025, sudah tercatat 4.360 pemohon memanfaatkan fasilitas tersebut.

JAM DATUN juga aktif mendampingi program strategis pemerintah dalam kerangka Rencana Aksi Nasional 2025, antara lain Program Makan Bergizi Gratis, Program Cetak Sawah, dan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan. Sejak Mei hingga Juli 2025, telah dilakukan 479 kegiatan

Pendampingan hukum dengan nilai penyelamatan mencapai Rp1,98 triliun. Penyelamatan keuangan negara Semester I 2025 sebesar Rp3,39 triliun. Pemulihan keuangan negara Semester I 2025 sebesar Rp3,33 triliun. Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 2023 dengan nilai 75,50 predikat BB (Sangat Baik).

Nilai Indeks Survei Kepuasan Masyarakat Semester I 2025 sebesar 3,54 (Sangat Baik). Indeks SPIP tahun 2024 dengan skor 3,155 dari BPKP. Menuju Indonesia Emas 2045

Melalui inovasi, reformasi birokrasi, dan capaian kinerja, JAM DATUN menegaskan komitmennya mendukung agenda besar pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta berpihak pada kepentingan rakyat menjadi pilar utama perubahan.

“Pembangunan Zona Integritas bukan hanya formalitas, melainkan tekad nyata kami menghadirkan birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani. Semua capaian ini adalah bentuk pengabdian kami untuk rakyat dan bangsa,” tegasnya. (Js)