LDberita.id - Batubara, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Batu Bara menerima Nota Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD. Namun di balik penerimaan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan melontarkan sejumlah catatan kritis yang mengindikasikan masih lemahnya efektivitas pelaksanaan program pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Pandangan umum fraksi yang dibacakan Drs. Bonar Damanik, M.M., menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang dinilai menjadi indikator belum optimalnya pelaksanaan program yang telah direncanakan sebelumnya, pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara, Selasa (23/6/2026),

Menurut Fraksi PDI Perjuangan, tingginya SiLPA tidak semestinya dipandang sebagai prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebaliknya, kondisi tersebut justru menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam menerjemahkan perencanaan menjadi pelaksanaan yang nyata dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Ketika masih banyak jalan rusak, persoalan pendidikan yang belum terselesaikan, kebutuhan dasar masyarakat yang terus disuarakan, namun anggaran justru kembali tersisa dalam jumlah besar, maka yang patut dievaluasi bukan hanya angka-angka dalam laporan keuangan, tetapi juga efektivitas pelaksanaan program itu sendiri," demikian substansi pandangan yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan.

Fraksi PDI Perjuangan juga menyinggung masih banyaknya pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD yang belum dapat diakomodasi pemerintah daerah. Padahal, Pokir merupakan hasil serapan aspirasi masyarakat yang diperoleh langsung dari berbagai desa dan kecamatan.

Kondisi tersebut dinilai menimbulkan ironi. Di satu sisi masyarakat terus menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan yang mendesak, sementara di sisi lain terdapat anggaran yang tidak terserap secara maksimal hingga menjadi SiLPA pada akhir tahun anggaran.

"Bukan karena masyarakat tidak membutuhkan pembangunan, tetapi karena pembangunan yang dibutuhkan masyarakat belum seluruhnya mampu diwujudkan melalui pelaksanaan anggaran yang telah direncanakan," menjadi pesan yang secara tersirat disampaikan Fraksi PDI Perjuangan.

Lebih lanjut, fraksi berlambang banteng moncong putih tersebut berharap pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD tidak hanya menjadi agenda rutin yang berakhir pada pengesahan dokumen administratif. Pemerintah daerah diminta menjadikan hasil evaluasi DPRD sebagai bahan introspeksi untuk memperbaiki kualitas perencanaan, percepatan pelaksanaan program, dan peningkatan kinerja birokrasi.

Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan pemerintahan bukan terletak pada tebalnya dokumen laporan pertanggungjawaban ataupun opini atas laporan keuangan semata, melainkan sejauh mana anggaran daerah mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menghadirkan perubahan yang nyata di lapangan.

Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan juga secara khusus meminta Pemerintah Kabupaten Batu Bara segera menyelesaikan persoalan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Dinas Pendidikan Batu Bara.

Menurut fraksi tersebut, keterlambatan penyelesaian persoalan hak-hak PPPK tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sebab, para tenaga pendidik telah menjalankan tugas dan pengabdiannya untuk mendukung pelayanan pendidikan di daerah.

"Jangan sampai mereka yang setiap hari mengabdi untuk mencerdaskan generasi muda justru harus menunggu terlalu lama untuk memperoleh kepastian atas hak-haknya," tegas Fraksi PDI Perjuangan.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara Nurhaji dan Rodial, Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara Rusian Heri yang mewakili Bupati Batu Bara, Plt Sekretaris DPRD yang diwakili Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Herryawan, ST., M.Si., anggota DPRD, jajaran OPD, serta unsur Forkopimda Kabupaten Batu Bara.

Melalui pandangan umum tersebut, Fraksi PDI Perjuangan secara tidak langsung mengingatkan bahwa masyarakat tidak menilai keberhasilan pemerintah dari banyaknya program yang tertulis dalam dokumen perencanaan, melainkan dari pembangunan yang benar-benar hadir dan dapat dirasakan manfaatnya, anggaran yang tidak terserap dengan baik maka pembangunan yang tertunda dan harapan masyarakat yang belum terpenuhi." pungkasnya. (Boy)