LDberita.id - Batubara, Maraknya pembangunan gerai ritel modern seperti Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi di berbagai wilayah Kabupaten Batu Bara, terutama di Kecamatan Air Putih, mulai menimbulkan keresahan di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Fenomena ini ramai diperbincangkan publik, baik di lapangan maupun di media sosial, karena dianggap menjadi ancaman serius bagi kelangsungan usaha rakyat kecil. Dalam beberapa bulan terakhir, di bawah kepemimpinan Bupati Baharuddin Siagian dan Wakil Bupati Safrizal, sejumlah izin baru untuk pembangunan ritel modern dikabarkan terus bermunculan tanpa kendali.

Menurut Bambang Irawan, Koordinator Persatuan Pedagang Pasar dan Pedagang Pinggiran Jalan (P4J), kebijakan Pemkab Batu Bara justru menunjukkan ketimpangan arah pembangunan ekonomi daerah. Ia menilai pemerintah seolah berpihak kepada pemodal besar ketimbang melindungi ekonomi rakyat.

“Kalau kondisi ini terus dibiarkan, para pedagang kecil dan usaha pinggiran akan mati pelan-pelan. Mereka tidak mungkin bisa menandingi kekuatan modal, sistem, dan promosi dari jaringan ritel besar,” ujar Bambang dengan nada kecewa, Kamis (16/10/2025),

Bambang menegaskan bahwa Pemkab Batu Bara tidak bisa terus berbicara soal dukungan terhadap UMKM jika pada saat yang sama membuka pintu selebar-lebarnya bagi ekspansi korporasi ritel.

“Jangan bicara soal keberpihakan pada UMKM, kalau kenyataannya pemerintah justru memberi karpet merah kepada pemodal besar yang mematikan usaha rakyat,” tegasnya.

Ia mendesak agar Pemkab Batu Bara segera melakukan moratorium sementara penerbitan izin ritel modern, serta mengevaluasi kembali dampak sosial-ekonomi dari keberadaannya. Menurutnya, kebijakan yang tidak seimbang dapat memperlebar jurang antara ekonomi rakyat dengan pemodal besar.

“Pemerintah harus hadir melindungi pedagang kecil. Batasi izin ritel di kawasan padat UMKM dan kuatkan program pemberdayaan ekonomi lokal.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Batu Bara belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan para pelaku UMKM dan organisasi pedagang tersebut." pungkasnya. (End)