LDberita.id - Jakarta, Anggaran pertahanan selama ini kerap dipandang sebagai beban yang harus ditanggung negara untuk menjaga kedaulatan dan keamanan. Namun, di tengah dinamika geopolitik global, kemajuan teknologi, dan persaingan ekonomi yang semakin ketat, paradigma tersebut dinilai perlu diubah.

Marsda TNI Dr. Budhi Achmadi, M.Sc., menegaskan bahwa sektor pertahanan tidak lagi hanya berfungsi sebagai instrumen keamanan negara, tetapi harus mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, inovasi teknologi, industrialisasi nasional, serta peningkatan daya saing bangsa.

Dalam tulisannya berjudul "Membangun Ekonomi Pertahanan Indonesia: Dari Beban Anggaran Menjadi Mesin Pertumbuhan Nasional", Budhi menjelaskan bahwa konsep ekonomi pertahanan modern menempatkan belanja pertahanan sebagai investasi strategis yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang.

"Pertahanan tidak harus menjadi beban anggaran negara, melainkan dapat menjadi mesin pertumbuhan nasional apabila dikelola secara tepat dan terintegrasi dengan pembangunan ekonomi," ujarnya. Kamis (11/6/2026),

Menurut Budhi, pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran pakar ekonomi pertahanan Profesor Ron Matthews dari King's College London yang menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan pertahanan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran militer atau jumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista), tetapi dari kemampuan mengubah pengeluaran pertahanan menjadi kapasitas industri, penguasaan teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing ekonomi.

Dalam konsep tersebut, negara akan memperoleh dua keuntungan sekaligus, yakni security dividend atau dividen keamanan dan economic dividend atau dividen ekonomi.

Budhi menilai Indonesia memiliki alasan kuat untuk menerapkan paradigma ekonomi pertahanan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang berada di kawasan strategis Indo-Pasifik, Indonesia membutuhkan kekuatan militer modern yang didukung teknologi tinggi.

Namun, pembangunan kekuatan pertahanan tersebut harus memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.

"Setiap investasi pertahanan harus mampu memperkuat industri nasional, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, memperluas kapasitas riset dan pengembangan, serta mendorong lahirnya inovasi baru," katanya.

Ia mencontohkan pengadaan pesawat tempur, kapal perang, radar, satelit, drone, maupun sistem pertahanan siber yang tidak hanya meningkatkan kemampuan tempur, tetapi juga dapat memperkuat industri dalam negeri.

Budhi menyoroti keberhasilan Korea Selatan yang mampu membangun industri pertahanan modern dari kondisi yang sebelumnya bergantung pada impor alutsista.

Melalui kebijakan yang konsisten, industri pertahanan Korea Selatan kini menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional dan berhasil menembus pasar ekspor internasional.

Hal serupa juga terjadi di Turki yang dalam dua dekade terakhir sukses mengembangkan industri pertahanan berbasis riset dan inovasi.

"Ekspor drone, kendaraan tempur, kapal perang, dan sistem elektronika pertahanan telah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan devisa negara, sekaligus memperkuat posisi diplomasi Turki di dunia internasional," jelasnya.

Menurut Budhi, pengalaman kedua negara tersebut membuktikan bahwa pembangunan kekuatan militer dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi apabila diintegrasikan dengan strategi industrialisasi nasional.

Budhi menilai Indonesia sesungguhnya telah memiliki fondasi yang cukup kuat melalui keberadaan berbagai industri strategis nasional yang memproduksi pesawat terbang, kapal perang, kendaraan tempur, radar, hingga munisi.

Tantangan ke depan, kata dia, adalah membangun ekosistem ekonomi pertahanan yang menghubungkan industri, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, dan pengguna akhir dalam satu rantai nilai yang terintegrasi.

"Dengan basis industri pertahanan yang kuat, setiap proyek pertahanan akan menciptakan permintaan bagi industri pendukung, mendorong inovasi teknologi, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan menghasilkan efek pengganda bagi perekonomian nasional," ujarnya.

Budhi juga menekankan pentingnya pemanfaatan sektor pertahanan sebagai pendorong lahirnya inovasi teknologi.

Ia mengingatkan bahwa berbagai teknologi yang kini digunakan masyarakat sipil, seperti internet, GPS, satelit, mesin jet, material komposit, hingga kecerdasan buatan, lahir dari kebutuhan sektor pertahanan.

Fenomena tersebut dikenal sebagai technology spillover effect, yakni penyebaran manfaat teknologi dari sektor militer ke sektor sipil.

Karena itu, investasi pertahanan Indonesia harus diarahkan agar menghasilkan inovasi yang juga dapat dimanfaatkan pada sektor kesehatan, energi, transportasi, pendidikan, pertanian, dan ekonomi digital.

Selain itu, Budhi melihat peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor produk pertahanan ke kawasan Asia Tenggara, Afrika, Timur Tengah, dan Pasifik.

Produk seperti pesawat angkut, kapal patroli, kapal perang, radar, munisi, kendaraan tempur, hingga sistem drone dinilai memiliki daya saing yang cukup kuat untuk memasuki pasar global.

"Ekspor pertahanan tidak hanya meningkatkan devisa negara, tetapi juga memperkuat hubungan diplomatik dan pengaruh strategis Indonesia di dunia internasional," katanya.

Sebagai langkah ke depan, Budhi menawarkan konsep Defence Economy 5.0, yaitu integrasi antara sektor pertahanan, industri, teknologi digital, kecerdasan buatan, ekonomi hijau, dan pembangunan nasional.

Dalam konsep tersebut, pertahanan tidak lagi berdiri sendiri sebagai sektor keamanan, melainkan menjadi salah satu motor transformasi ekonomi Indonesia.

Menurutnya, terdapat lima sasaran utama yang harus dicapai, yaitu membangun kekuatan militer yang kredibel, memperkuat industri pertahanan nasional, mempercepat penguasaan teknologi strategis, meningkatkan ekspor pertahanan, serta menciptakan efek pengganda ekonomi bagi sektor-sektor lainnya.

"Keberhasilan pembangunan pertahanan tidak boleh hanya diukur dari jumlah kapal perang, pesawat tempur, atau rudal yang dimiliki. Kekuatan pertahanan yang sesungguhnya adalah kemampuan mengubah investasi pertahanan menjadi kekuatan ekonomi, teknologi, dan industri yang berkelanjutan," tegasnya.

Budhi menambahkan, dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, sektor pertahanan harus diposisikan sebagai investasi strategis yang mampu menghasilkan tiga manfaat sekaligus, yakni dividen keamanan (security dividend), dividen ekonomi (economic dividend), dan dividen teknologi (technology dividend).

"Jika dijalankan secara konsisten, sektor pertahanan tidak hanya menjadi penjaga kedaulatan negara, tetapi juga menjadi salah satu mesin utama pertumbuhan nasional, penggerak industrialisasi, dan fondasi kemandirian Indonesia pada abad ke-21," pungkasnya. (tim)