LDberita.id - Jakarta, Pemerintah Indonesia tengah bersiap meluncurkan badan pengelola investasi baru bernama Daya Anagata Nusantara atau disingkat Danantara pada 24 Februari 2025 mendatang.

Badan ini digadang-gadang akan menjadi motor penggerak ekonomi nasional dengan mengelola dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta dana negara melalui berbagai instrumen investasi.

Namun, peluncuran Danantara menuai beragam reaksi dari masyarakat, termasuk kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan dana publik.

Bahkan, muncul seruan di media sosial untuk menarik uang dari bank-bank milik BUMN, seperti Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Beberapa warganet membandingkan Danantara dengan skandal keuangan 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang sempat mengguncang Malaysia.

Sebagian besar kekhawatiran publik berpusat pada transparansi dan tata kelola Danantara.

Mereka mempertanyakan apakah badan ini dapat beroperasi tanpa intervensi politik dan apakah dana yang dikelola benar-benar akan digunakan untuk kepentingan negara.

Menurut laporan Reuters, Danantara akan mengelola aset dari tujuh BUMN terbesar, termasuk PLN, Pertamina, Telkom Indonesia, dan MIND ID, dengan total aset mencapai sekitar Rp14.715 triliun (US$900 miliar).

Besarnya dana ini menimbulkan pertanyaan apakah pemerintah memiliki mekanisme pengawasan yang cukup kuat untuk mencegah penyalahgunaan.

Lembaga pemeringkat internasional CreditSights juga menyoroti potensi intervensi politik dalam pengelolaan Danantara.

Dalam analisanya, mereka menilai bahwa keberhasilan badan ini sangat bergantung pada transparansi, efisiensi, dan kebijakan investasi yang independen dari kepentingan politik.

Di tengah polemik ini, sejumlah tokoh memberikan dukungan terhadap pendirian Danantara.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pro Prabowo Subianto, Muhammad Safrizal Almalik, menilai badan ini sebagai langkah strategis yang akan membawa dampak positif bagi perekonomian nasional.

"Danantara itu menurut saya suatu terobosan cerdas dan terukur yang sangat strategis dari pemerintah.

Karena mereka bisa bergabung dengan banyak perusahaan, sehingga efisiensi meningkat, transparansi terjaga, dan dampaknya lebih terukur," ujar Safrizal dalam pernyataan tertulis dari Grand Syahid Jaya Hotel, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Menteri BUMN Erick Thohir juga menegaskan bahwa Danantara bertujuan untuk mengoptimalkan dividen BUMN serta investasi negara, dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% dalam beberapa tahun ke depan.

"Kami memastikan bahwa tata kelola Danantara akan sesuai dengan standar internasional. Kami akan melibatkan lembaga pengawas independen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas," kata Erick dalam konferensi pers sebelumnya.

Peluncuran Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025 akan menjadi tonggak sejarah baru dalam sistem pengelolaan investasi negara.

Pemerintah berharap badan ini bisa menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, mengoptimalkan aset negara, dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.

Meski demikian, tantangan besar menanti. Transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan yang ketat akan menjadi faktor utama dalam menentukan apakah Danantara benar-benar akan menjadi solusi bagi perekonomian atau justru memunculkan risiko keuangan baru bagi negara.

Masyarakat dan pengamat ekonomi akan terus mencermati langkah pemerintah dalam mengelola badan ini, memastikan bahwa Danantara benar-benar bekerja demi kepentingan rakyat dan bukan sekadar proyek ambisius tanpa arah yang jelas." tandasnya. (Roy)