LDberita.id - Batubara, Peninjauan Bendung Sungai Dalu-Dalu di Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih, oleh Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian bersama anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Tim Staf Ahli Kementerian Pertanian RI, kembali membuka luka lama yang selama ini dirasakan petani, pemerintah hadir hanya saat kerusakan sudah di ambang bencana, ujar Rudi, pada Minggu (14/12/2025),

Kerusakan bendung dan tanggul Sungai Dalu-Dalu bukan persoalan baru. Erosi yang kian parah, tanggul yang nyaris jebol, serta debit air dari Sungai Bah Bolon yang terus meningkat telah berulang kali membuat lahan pertanian warga terendam banjir. Namun ironisnya, hingga hari ini solusi permanen tak kunjung terlihat.

Bagi petani, setiap peninjauan pejabat nyaris selalu berakhir sama, pendataan, evaluasi, dan janji tindak lanjut. sawah petani tetap juga kebanjiran, panen tetap gagal, dan kerugian terus ditanggung sendiri oleh rakyat kecil.

“Pertanyaannya sederhana, sampai kapan petani Batu Bara bisa mengolah sawahnya kalau setiap musim hujan sawah mereka berubah menjadi kolam banjir,” tegas Rudi Harmoko, SH, praktisi hukum asal Batu Bara, menanggapi kondisi tersebut.

Menurut Rudi, rusaknya Bendung Sungai Dalu-Dalu adalah cermin nyata kegagalan pemerintah dalam melindungi hak dasar petani atas rasa aman dan keberlanjutan mata pencaharian.

Ia menilai, pemerintah selama ini terlalu sibuk dengan narasi ketahanan pangan, namun lalai menjaga infrastruktur dasar yang menjadi urat nadi pertanian masyarakat Batu Bara, ucapnya

“Sudah berapa lama petani menunggu realisasi dari janji-janji manis pemerintah selama ini, Setiap tahun banjir datang, setiap tahun kerugian terjadi, tapi yang berubah hanya kalimat dalam sambutan mereka saja.

Ancaman yang ditimbulkan bukan hal sepele, jika tanggul Sungai Dalu-Dalu benar-benar jebol, sedikitnya lima wilayah Desa Sukaraja, Tanah Tinggi, Tanah Rendah, Sukaramai, serta Kelurahan Indrapura akan terdampak. Sekitar 1.500 hektare lahan pertanian terancam rusak, termasuk 500 hektare lahan hortikultura cabai dan lahan perikanan milik masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara memang telah melakukan langkah darurat, seperti pembersihan material di bendung, pemasangan cerucuk batang kelapa, dan sandbag di sepanjang tanggul. Namun bagi petani, langkah tersebut tak lebih dari “penahan sementara” atas masalah struktural yang dibiarkan bertahun-tahun.

“Petani tidak butuh sandbag dan janji, mereka butuh kepastian, pemerintah seharusnya hadir sebelum bencana, bukan setelah sawah terendam,” ujar Rudi

Ia juga menekankan bahwa kewenangan lintas pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat tidak boleh dijadikan alasan pembiaran. Menurutnya, saling lempar tanggung jawab justru memperpanjang penderitaan petani.

Peninjauan lapangan yang kembali dilakukan kali ini diharapkan tidak lagi berakhir sebagai agenda begitu saja, sebab bagi petani Batu Bara, waktu musim tanam yang terus hilang, panen mereka yang gagal, dan kehidupan yang makin terjepit." tandasnya. (Boy)