LDberita.id - Batubara, Program Universal Health Coverage (UHC), atau Jaminan Kesehatan Semesta yang sudah dilaunching pada tahun 2023, oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara, merupakan sistem yang bertujuan untuk memastikan semua orang di setiap kabupaten/kota mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa mengalami kesulitan finansial. Namun, di Kabupaten Batu Bara, pelaksanaan UHC ini belum mencapai harapan masyarakat Batu Bara.

Ketua Cabang PC ISNU Batu Bara, Jasmi Assayuti, menyatakan pada Rabu (12/06/2024), bahwa penerapan UHC di Kabupaten Batu Bara seharusnya menjamin seluruh penduduk, termasuk mereka yang tidak memiliki kartu BPJS, harus mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak.

Namun, kenyataannya banyak warga Batu Bara yang masih kesulitan mengakses layanan kesehatan, terutama mereka yang tidak memiliki kartu BPJS.

"Kita mempertanyakan sejauh mana Dinas Kesehatan Batu Bara telah menerapkan program UHC ini.

Apakah program ini sudah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Batu Bara, termasuk mereka yang belum memiliki kartu BPJS?" ujar Jasmi.

Ia menekankan perlunya evaluasi mendalam bagi Pj. Bupati Batu Bara, Nizhamul. SE. MM., terhadap kinerja Dinkes Batu Bara dalam implementasi program ini.

Jasmi juga menyoroti pentingnya data yang akurat untuk mengevaluasi keberhasilan program UHC.

"Dinkes Kabupaten Batu Bara harus memiliki data yang kongkrit sejak dilaunchingnya program UHC ini. Berapa persentase masyarakat Batu Bara yang sudah menggunakan program UHC? dan ada berapa persen yang masih menggunakan kartu BPJS dalam pengobatan di setiap rumah sakit dan puskesmas di Batu Bara?" tanyanya.

Banyak warga melaporkan masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan meskipun program UHC telah diluncurkan.

Beberapa masalah yang sering dihadapi termasuk minimnya sosialisasi mengenai program UHC, kurangnya infrastruktur kesehatan, serta terbatasnya jumlah tenaga medis yang tersedia untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakat Batu Bara.

Di lapangan, banyak warga yang mengeluh bahwa mereka tidak mendapatkan layanan kesehatan yang dijanjikan. Beberapa di antaranya bahkan harus mengeluarkan biaya tambahan karena tidak tercover oleh program UHC. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan besar antara tujuan program dan pelaksanaannya di lapangan.

PC ISNU Kabupaten Batu Bara berharap agar program UHC ini tidak menjadi sia-sia, karena sudah pasti merugikan anggaran daerah yang telah dikucurkan untuk program tersebut. "Program yang bagus ini tidak boleh menjadi sia-siakan.

Dinas Kesehatan Batu Bara harus melakukan evaluasi menyeluruh dan segera memperbaiki kekurangan yang ada agar program UHC benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Batu Bara," tegas Jasmi.

Untuk menyelamatkan kesehatan masyarakat Batu Bara, Jasmi menekankan perlunya tindakan konkret dari Dinas Kesehatan.

"Dinas Kesehatan harus segera mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan program UHC berjalan efektif.

Ini termasuk peningkatan infrastruktur kesehatan, pelatihan bagi tenaga medis, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat Batu bara tentang cara mengakses layanan program UHC.

Pelaksanaan UHC di Kabupaten Batu Bara masih menghadapi banyak tantangan dan belum memenuhi harapan masyarakat.

Pj. Bupati Batu Bara, Nizhamul harus segera mengambil tindakan atas kenerja Dinas Kesehatan, dan jika perlu segera melakukan evaluasi dan perbaikan untuk memastikan program ini berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Batu Bara, termasuk mereka yang tidak memiliki kartu BPJS.

Dengan langkah-langkah perbaikan yang tepat, diharapkan program UHC dapat benar-benar menjadi solusi bagi masalah kesehatan di Kabupaten Batu Bara dan solusi menyelamatkan anggaran yang sudah digunakan." tandasnya. (End)