LDberita.id - Batubara, Pj. Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Agus Fatoni, baru saja meluncurkan Gerakan Bedah Rumah Serentak se-Sumut, yang mencakup renovasi 2.409 rumah di berbagai kabupaten/kota.

Program ini bertujuan untuk menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat Sumut, menggunakan dana dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Baznas, CSR BUMN dan BUMD, serta pihak swasta.

Namun, Kabupaten Batu Bara menjadi sorotan negatif karena tidak mendapat bagian dalam alokasi rumah yang akan direnovasi.

Ketidakmampuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Batu Bara dalam melobi Pemerintah Provinsi Sumut menimbulkan pertanyaan besar.

Saat dikonfirmasi pada Minggu (07/07/2024) pagi, Plt. Kepala Dinas Perkim dan LH Batu Bara, Pak Lendi, hanya memberikan jawaban singkat, “Gak ada dapat tahun ini, dari APBD Batu Bara aja.” Jawaban ini menunjukkan bahwa Kabupaten Batu Bara tidak mendapat alokasi dari program tersebut dan hanya mengandalkan dana dari APBD mereka sendiri.

Seharusnya, Dinas Perkim dan LH lebih bijak dalam melihat kondisi keuangan Pemkab Batu Bara yang terbatas. Mengingat anggaran yang katanya defisit akibat ulah segelintir orang, dinas ini seharusnya lebih proaktif dalam mencari solusi lain untuk membantu masyarakat Batu Bara.

Mereka perlu mengupayakan bantuan dari sumber-sumber eksternal, seperti dana dari Pemprovinsi Sumatera Utara, pemerintah pusat, CSR dari perusahaan swasta, atau lembaga lainnya.

Kelemahan dalam koordinasi dan advokasi ini menunjukkan kurangnya upaya dari Dinas Perkim dan LH Batu Bara untuk menyampaikan kebutuhan mendesak masyarakat mereka.

Mereka harus memperbaiki strategi komunikasi dan koordinasi dengan Pemprov Sumut dan pihak lainnya, memastikan bahwa kebutuhan masyarakat Batu Bara selalu menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan.

Ini adalah kesempatan bagi Pemkab Batu Bara untuk introspeksi dan segera mengambil langkah-langkah konkret guna memastikan ke depan mereka tidak tertinggal dalam program-program pembangunan penting.

Dengan adanya persoalan ini, hendaknya menjadi pelajaran kedepannya agar Dinas Perkim dan LH Kabupaten Batu Bara dapat memperbaiki kinerja mereka yang pro pada kondisi masyarakat, sehingga masyarakat Batu Bara tidak lagi terpinggirkan dan dapat merasakan manfaat dari berbagai inisiatif pembangunan yang dicanangkan oleh pemkab Batu Bara."tandasnya. (Boy)