LDberita.id - Medan, Kekuasaan selalu menggoda manusia untuk merasa sebagai pemilik negara. Padahal, dalam pandangan etika politik, kekuasaan hanyalah titipan. Ia memperoleh makna bukan dari besarnya kewenangan, melainkan dari sebesar apa manfaat yang dihasilkan bagi rakyat. Di tengah kehidupan politik yang sering dipenuhi perebutan pengaruh, kompetisi identitas, dan pertarungan kepentingan, pertanyaan paling mendasar justru sering terlupakan untuk apa kekuasaan digunakan?

Pertanyaan inilah yang penting untuk membaca gagasan Islam ala Prabowo. Istilah tersebut tidak perlu dipahami sebagai lahirnya corak atau mazhab Islam baru. Lebih tepat, ia dibaca sebagai upaya memahami bagaimana nilai-nilai Islam dapat memberi arah pada karakter kepemimpinan, penggunaan kekuasaan, dan agenda kebangsaan Prabowo Subianto. Dari sudut filsafat politik, persoalannya bukan apakah seorang pemimpin tampak cukup religius. Persoalan yang jauh lebih penting adalah apakah nilai agama benar-benar bekerja dalam kekuasaan.

Aristoteles menempatkan politik sebagai usaha mencapai the good life-kehidupan bersama yang baik (Politics). Dalam tradisi Islam, kekuasaan diarahkan oleh prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Keduanya bertemu pada satu titik: kekuasaan tidak boleh menjadi tujuan akhir. Kekuasaan adalah instrumen sedangkan rakyat adalah tujuan.

Melampaui Politik Simbol

Indonesia tidak kekurangan bahasa agama. Politik kita bahkan sering dipenuhi simbol, slogan, dan identitas keagamaan. Namun simbol tidak selalu menghasilkan keadilan. Seorang pemimpin dapat berbicara tentang agama, tetapi rakyat tetap miskin. Agama dapat hadir dalam pidato, tetapi pengangguran tetap tinggi. Simbol dapat memenuhi ruang publik, tetapi ketimpangan tetap melebar. Karena itu, Islam dalam politik harus melampaui simbol dan Ia harus hadir dalam kebijakan.

Pertanyaannya sederhana: apakah kekuasaan membuka lapangan pekerjaan? Apakah pendidikan semakin mudah diakses? Apakah petani dan nelayan memperoleh perlindungan? Apakah buruh mendapatkan keadilan? Apakah kekayaan negara kembali kepada rakyat? Di sinilah gagasan Islam ala Prabowo menjadi menarik. Islam dapat dibaca bukan terutama sebagai identitas politik, tetapi sebagai orientasi etik dalam mengurus negara.

Ibn Khaldun dalam Al-Muqaddimah mengingatkan bahwa kekuasaan yang kuat harus menghasilkan keteraturan dan peradaban. Kekuasaan yang hanya sibuk mempertahankan dirinya sendiri akan kehilangan makna sejarah.

Sebaliknya, kekuasaan yang menghasilkan ilmu pengetahuan, kesejahteraan, produktivitas, dan kekuatan ekonomi akan meninggalkan jejak peradaban. Dengan demikian, Islam dalam kepemimpinan harus menghasilkan sesuatu yang nyata: kemaslahatan rakyat.

Kekuasaan sebagai Amanah

Dalam Etika Politik Islam, kekuasaan bukan hak milik. Kekuasaan adalah amanah dan karenanya Pemimpin bukan pemilik negara atau penguasa negara. Melainkan Ia yang menerima mandat untuk mengurus kehidupan bersama.

Al-Mawardi memandang kepemimpinan sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menjaga keteraturan dunia (Al-Ahkam al-Sulthaniyyah). Gagasan ini memiliki kemiripan dengan pemikiran John Locke yang memandang kekuasaan sebagai trust—kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Two Treatises of Government). Semakin besar kekuasaan, semakin besar tanggung jawab.

Indonesia membutuhkan negara yang kuat. Negara yang lemah sulit melindungi rakyat, menjaga sumber daya, dan mempertahankan kepentingan nasional. Namun negara kuat tidak boleh berarti kekuasaan tanpa batas. Adalah Montesquieu yang pernah mengingatkan bahwa kekuasaan memiliki kecenderungan untuk melampaui batas apabila tidak dikendalikan oleh hukum (The Spirit of Laws).

Di sinilah nilai Islam menemukan relevansinya. Kekuatan pada konteks ini harus disertai tanggung jawab. Ketegasan harus disertai keadilan dan adapun kekuasaan harus disertai amanah. Dalam konteks ini, Islam ala Prabowo dapat dibaca sebagai upaya menempatkan kepemimpinan yang kuat dalam kerangka tanggung jawab moral terhadap bangsa.

Keadilan: Ujian Sesungguhnya

Amanah memberikan dasar moral bagi kekuasaan. Tetapi keadilan menjadi ujian sesungguhnya. Indonesia dapat tumbuh secara ekonomi. Investasi dapat meningkat. Infrastruktur dapat berkembang. Namun pertanyaan paling penting tetap sama: Apakah rakyat ikut maju? Jika kemajuan hanya dinikmati oleh sebagian kelompok, pertumbuhan kehilangan makna sosialnya.

John Rawls melalui A Theory of Justice mengingatkan bahwa masyarakat yang adil harus memberikan perhatian kepada mereka yang paling kurang beruntung. Dalam Etika Politik Islam, prinsip ini menemukan bentuknya dalam kewajiban melindungi kelompok lemah dan menghadirkan keseimbangan sosial. Karena itu, keberhasilan politik tidak hanya dapat diukur dari angka pertumbuhan.

Keberhasilan harus terlihat dari kehidupan rakyat berupa: Apakah pekerjaan bertambah?; Apakah kemiskinan berkurang?; Apakah pendidikan semakin baik?; Apakah kesempatan ekonomi semakin terbuka? Jika jawabannya tidak, maka kemajuan masih menyisakan persoalan. Di sinilah Islam ala Prabowo harus diuji. Bukan melalui slogan melainkan melalui kebijakan.

Kedaulatan dan Kemampuan Bangsa

Gagasan penting berikutnya adalah kedaulatan. Kedaulatan bukan hanya soal batas wilayah atau kekuatan militer. Dalam dunia modern, bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang mampu menentukan masa depannya sendiri. Indonesia membutuhkan kedaulatan pangan, energi, industri, teknologi, dan ekonomi. Bangsa yang terlalu bergantung akan mudah kehilangan ruang untuk menentukan pilihan.

Ibn Khaldun telah menunjukkan hubungan erat antara kekuatan politik, ekonomi, dan peradaban. Sementara Amartya Sen menekankan bahwa pembangunan harus memperluas kemampuan manusia (Development as Freedom).

Kedaulatan, karena itu, harus menghasilkan kemampuan. Kekayaan alam harus menjadi industri. Adapun industri harus melahirkan teknologi. Teknologi harus meningkatkan produktivitas. Produktivitas sendiri harus menciptakan pekerjaan. Dan pekerjaan harus menghasilkan kesejahteraan. Inilah nasionalisme yang produktif. Bukan nasionalisme yang hanya hidup dalam slogan. Tetapi nasionalisme yang membangun kemampuan bangsa. Dalam kerangka inilah Islam ala Prabowo dapat dipertemukan dengan cita-cita Indonesia maju: nilai Islam memberi orientasi moral, sementara nasionalisme memberi arah strategis bagi pembangunan bangsa.

Politik untuk Kemaslahatan

Pada akhirnya, seluruh gagasan tersebut bertemu dalam satu konsep: politik kemaslahatan. Dalam tradisi Islam, maslahah berarti kebaikan dan kemanfaatan umum. Al-Shatibi melalui konsep Maqashid al-Syariah menempatkan perlindungan terhadap kehidupan manusia sebagai tujuan utama kehidupan sosial (Al-Muwafaqat).

Dalam negara modern seperti di Indonesia, prinsip tersebut dapat diterjemahkan menjadi perlindungan terhadap kehidupan, pendidikan, ekonomi, keluarga, dan martabat manusia. Politik kemaslahatan bukan politik yang sekadar membagi bantuan. Politik kemaslahatan adalah politik yang menciptakan kemampuan. Kemampuan untuk belajar, Kemampuan untuk bekerja, Kemampuan untuk berusaha, Kemampuan untuk hidup bermartabat.

Negara tidak cukup hanya hadir ketika rakyat mengalami kesulitan. Negara harus membangun sistem yang memungkinkan rakyat keluar dari kesulitan. Di sinilah Islam ala Prabowo memperoleh arti strategis. Islam memberikan nilai. Kekuasaan menyediakan instrumen. Sedangkan Negara menjalankan kebijakan. Rakyat menjadi orientasi. Kemaslahatan menjadi tujuan.

Nilai Harus Menghadapi Ujian Realitas

Namun gagasan tentang Islam ala Prabowo tidak boleh berhenti pada pemujaan terhadap tokoh. Semakin kuat nilai Islam dikaitkan dengan kekuasaan, semakin tinggi pula standar moral yang harus dipenuhi. Jika kekuasaan adalah amanah, maka tata kelola harus bertanggung jawab. Jika keadilan menjadi tujuan, maka kesenjangan harus dikurangi. Jika rakyat menjadi orientasi, maka kesejahteraan harus meningkat. Jika kedaulatan menjadi strategi, maka kemampuan nasional harus semakin kuat.

Filsafat politik tidak bertugas memuji kekuasaan. Filsafat politik bertugas menguji kekuasaan. Apakah kekuasaan masih setia kepada tujuan moralnya? Apakah pembangunan benar-benar memperluas kesempatan rakyat? Apakah kekuatan negara digunakan untuk melindungi atau sekadar menguasai?

Karena itu, Islam ala Prabowo akan memiliki nilai intelektual justru ketika ia terbuka untuk diuji oleh realitas. Nilai tanpa tindakan hanya menjadi slogan. Kekuasaan tanpa tanggung jawab hanya menjadi dominasi. Pembangunan tanpa keadilan hanya menghasilkan ketimpangan.

Dari Kekuasaan Menuju Kemaslahatan

Perbedaan antara politik kekuasaan dan politik kemaslahatan terletak pada pertanyaan dasarnya. Politik kekuasaan bertanya: bagaimana kekuasaan diperoleh dan dipertahankan? Politik kemaslahatan bertanya: bagaimana kekuasaan digunakan? Pertanyaan kedua menentukan kualitas sebuah kepemimpinan.

Aristoteles berbicara tentang kehidupan yang baik. Tradisi Islam berbicara tentang keadilan dan kemaslahatan. Pemikiran modern berbicara tentang kebebasan dan keadilan sosial. Semua bertemu pada satu kesimpulan: Kekuasaan harus memiliki tujuan moral. Dalam konteks itulah Islam ala Prabowo dapat dibaca sebagai sebuah orientasi: Islam bukan sekadar identitas dalam politik, melainkan etika yang memberi arah kepada kekuasaan. Islam melahirkan amanah. Amanah menuntut tanggung jawab. Tanggung jawab menuntut keadilan. Keadilan menuntut keberpihakan. Dan keberpihakan harus menghasilkan kemaslahatan.

Penutup

Masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau tingginya pertumbuhan ekonomi. Masa depan Indonesia ditentukan oleh arah moral kekuasaan. Apakah kekuasaan memperkuat rakyat? Apakah pembangunan memperluas kesempatan? Apakah kekayaan negara meningkatkan kesejahteraan? Apakah kedaulatan nasional memperkuat kemampuan bangsa?

Dalam konteks itulah Islam ala Prabowo menemukan relevansinya: sebagai pembacaan tentang kemungkinan nilai Islam menjadi orientasi etik bagi kekuasaan yang bekerja untuk kemajuan Indonesia. Tetapi sejarah tidak menilai pemimpin hanya dari gagasan. Sejarah menilai hasil. Karena itu, politik kemaslahatan harus dibuktikan dalam kenyataan: Kekuasaan adalah amanah.  Keadilan adalah fondasi.

Kedaulatan adalah strategi. Rakyat adalah orientasi. Kemaslahatan adalah tujuan.

Jika prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan secara konsisten dalam kehidupan pemerintahan, maka Islam ala Prabowo dapat melampaui narasi tentang keberislaman seorang tokoh. Ia dapat menjadi paradigma tentang bagaimana nilai Islam memberi arah kepada kekuasaan untuk membangun Indonesia yang kuat, berdaulat, adil, makmur, dan bermartabat. Islam dalam politik, pada akhirnya, tidak diukur dari seberapa banyak simbol yang dikibarkan, tetapi dari seberapa besar kemaslahatan yang dihadirkan. (tim)