LDberita.id - Jakarta, Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, menyampaikan keyakinannya bahwa target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun anggaran 2026 akan tercapai. Keyakinan tersebut didasari oleh komitmen jajaran Kementerian ATR/BPN untuk bekerja keras, konsisten, serta memperkuat berbagai program strategis yang tengah berjalan.

“Insyaallah, untuk mencapai itu harus ada kebijakan yang tepat, karena kami harus menyelesaikan target tahun ini sebagai pondasi untuk target di 2026,” ujar Pudji usai menghadiri rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, Selasa (8/7/2025). Dalam rapat tersebut, Pudji turut didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Shamy Ardian, serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng.

Rapat Panitia Kerja (Panja) yang membahas asumsi dasar, kebijakan fiskal, pendapatan, defisit, dan pembiayaan dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 ini juga membahas empat fokus utama kebijakan PNBP Kementerian ATR/BPN ke depan.

Dalam paparannya, Pudji memaparkan fokus pertama adalah peningkatan layanan informasi sertipikat dan lokasi bidang tanah secara elektronik, termasuk penguatan Informasi Geospasial Tematik (IGT). Kedua, peningkatan kualitas layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui penerapan Sertipikat Elektronik.

Fokus ketiga adalah evaluasi kebijakan tarif agar mendorong iklim investasi yang sehat sekaligus berpihak pada masyarakat. Sedangkan fokus keempat difokuskan pada optimalisasi penerimaan negara melalui pemanfaatan aset-aset milik kementerian secara lebih maksimal.

Dengan strategi tersebut, Pudji menekankan pentingnya kerja kolektif dan konsolidasi seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN untuk mendukung tercapainya target PNBP 2026.

Sebagai catatan, Kementerian ATR/BPN mencatat rata-rata pertumbuhan PNBP sebesar 14,2% per tahun, dengan kontribusi terbesar sekitar 97% berasal dari pelayanan pertanahan. Peningkatan penerimaan juga ditopang oleh transformasi digital dalam pemeliharaan data dan layanan pertanahan.

Hingga akhir Juni 2025, realisasi PNBP Kementerian ATR/BPN telah mencapai Rp1,2 triliun atau 37,3% dari target tahun berjalan. Berdasarkan hasil rapat, total target PNBP tahun 2025 diharapkan dapat mencapai Rp3,3 triliun, mayoritas berasal dari layanan pendaftaran tanah yang terus menunjukkan performa positif. (tim)