Batubara

Kinerja Pj Bupati Batu Bara Dipertanyakan: Pustu Kosong, Dana Kesehatan Hilang

post-img
Foto : Kondisi Puskesmas Pembantu (PUSTU) Desa Medang, Kecamatan Medang Deras, dengan fasilitas kesehatan yang tidak berfungsi

LDberita.id - Batubara, Pengelolaan anggaran kesehatan di Kabupaten Batu Bara kembali menjadi sorotan setelah ditemukan indikasi penyelewengan dana di Puskesmas Pagurawan Kecamatan Medang Deras.

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.167.850.452,00 untuk tahun 2024, fasilitas kesehatan yang seharusnya menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan masyarakat malah terbengkalai.

Rudy Harmoko, SH. Selaku Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum Federasi Advokat Republik Indonesia (DPD Ferari) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Batu Bara, mengungkapkan kondisi mengenaskan di Pustu Desa Medang, di mana tidak ada satu pun tenaga medis yang siaga dan persediaan obat-obatan kosong.

Kondisi ini memaksa masyarakat setempat untuk mencari pelayanan kesehatan ke daerah lain, mengakibatkan kerugian waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Rudy menyatakan bahwa ada indikasi fiktif dalam pelaksanaan pengadaan obat-obatan.

"Ini adalah bukti nyata dari kegagalan manajemen anggaran dan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan, dr. Deni, dan lemahnya pengawasan dari Pejabat (Pj) Bupati Batu Bara, Heri Wahyudi Marpaung," ujarnya tegas.

Kondisi ini tidak hanya menunjukkan ketidakmampuan administrasi dalam mengelola anggaran yang begitu besar, tetapi juga mencerminkan kurangnya kepedulian Pj Bupati Batu Bara terhadap kesehatan masyarakat Batu Bara.

Warga yang seharusnya mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, kini harus menghadapi risiko kesehatan yang semakin besar akibat tidak berfungsinya fasilitas kesehatan setempat.

Para pengamat menilai, kasus ini memperlihatkan buruknya tata kelola dan transparansi dalam penggunaan dana publik.

Diperlukan langkah cepat dan tegas dari pihak berwenang untuk menyelidiki dugaan penyelewengan ini serta memastikan bahwa dana yang ada digunakan sesuai dengan peruntukannya demi kepentingan masyarakat. 

Pengawasan yang lebih ketat dan sistematis sangat diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

Selain itu, reformasi dalam manajemen dan akuntabilitas anggaran kesehatan Batu Bara harus segera dilaksanakan guna menjamin pelayanan yang berkualitas dan merata bagi seluruh warga Batu Bara." tegas Rudi. (Boy)

Berita Terkait