LDBERITA.ID - BATUBARA, Gejolak di tubuh DPC Partai Gerindra Kabupaten Batu Bara semakin memuncak. Para kader senior yang selama ini menjadi pilar kekuatan partai, secara terbuka menyatakan mosi tidak percaya kepada Ketua DPC saat ini. Selasa (01/7/2025),

Dalam rapat konsolidasi yang digelar dan dipimpin langsung mantan Ketua DPC Gerindra periode 2011 - 2022, didampingi mantan Sekretaris Tofik Nurdin, Ahmad Setia Bakti, Siti Aisyah, serta mantan Ketua PAC Gerindra 2011 - 2023, para kader sepakat bahwa Ketua DPC Batu Bara telah gagal total dalam menjaga marwah partai dan melindungi kepentingan kader di daerah.

Isu paling krusial yang menjadi puncak kekecewaan adalah mandeknya pengisian kursi pimpinan DPRD Batu Bara yang seharusnya diisi oleh perwakilan Partai Gerindra. Kekosongan kursi ini sudah berlangsung hampir enam bulan dan menjadi simbol nyata lemahnya kepemimpinan dan minimnya keberanian Ketua DPC.

"Kursi pimpinan DPRD adalah simbol harga diri politik partai. Ketika kursi ini kosong, artinya kita kehilangan martabat di mata publik. Ketua DPC jelas gagal total!" tegas Tofik Nurdin dengan nada geram. Para kader dengan lantang mendesak DPP Partai Gerindra segera turun tangan langsung ke Batu Bara dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Ketua DPC.

Mereka menilai, kepemimpinan yang gagal ini bukan hanya merugikan internal partai, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat Batu Bara yang selama ini setia memilih Gerindra.

"Kami tidak butuh pemimpin yang hanya mencari keuntungan pribadi dan menebar konflik internal. Kami butuh pemimpin yang berjuang di garis depan untuk rakyat dan kader," kata Ahmad Setia Bakti.

Para kader juga menuding Ketua DPC saat ini sengaja membuat sekat-sekat di antara kader, memecah belah soliditas, serta mengutamakan kepentingan segelintir elite yang jauh dari nilai-nilai perjuangan Partai Gerindra.

Secara politik, situasi ini amat berbahaya. Kekosongan kursi pimpinan DPRD Batu Bara melemahkan daya tawar Gerindra dalam setiap kebijakan strategis, sekaligus memperlihatkan ketidakmampuan partai dalam memperjuangkan suara rakyat.

"Kalau dibiarkan, Gerindra Batu Bara akan dihukum rakyat di pemilu mendatang. Kita tidak bisa menutup mata, masyarakat menilai dan mencatat semua kegagalan ini," ujar Siti Aisyah.

Kehilangan posisi strategis diparlemen juga berarti hilangnya peluang memperjuangkan program - program pro-rakyat, serta melemahkan posisi Gerindra dalam kontestasi Pilkada 2024.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, partai yang memperoleh kursi pimpinan DPRD wajib segera mengusulkan nama calon pimpinan definitif. Keterlambatan pengisian melanggar amanat undang-undang dan dapat dianggap sebagai kelalaian serius yang mencoreng nama partai.

Hal ini menunjukkan Ketua DPC Batu Bara bukan hanya gagal secara politik, tetapi juga abai secara hukum dan etika publik, ujarnya

Konsolidasi ini menjadi ultimatum terbuka. Para kader menuntut DPP Gerindra segera menurunkan tim evaluasi khusus ke Batu Bara, mencopot Ketua DPC yang dinilai telah merusak kehormatan partai, dan melakukan perombakan total kepengurusan.

"Kami tidak akan diam, jika DPP tidak segera bertindak, maka keretakan di Batu Bara akan melebar dan kepercayaan masyarakat Batu Bara akan jatuh bebas. DPP harus menyelamatkan Gerindra sekarang juga," tutup Tofik Nurdin tegas. (tim)