LDberita.id - Batubara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) didesak untuk lebih teliti dan transparan dalam melakukan audit terhadap laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Batu Bara.

Desakan ini datang dari Forum Masyarakat untuk Transparansi (Formatsu), yang mempertanyakan kejelasan anggaran miliaran rupiah yang dialokasikan untuk sektor pendidikan anak usia dini di daerah tersebut. tegas Rudi melalui pesan Whatsappnya. Sabtu (15/02/2025).

Rudi Harmoko, SH., perwakilan dari Formatsu, menegaskan bahwa BPK RI memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Ia meminta agar BPK RI tidak main-main dalam melakukan audit dan harus membuka hasil pemeriksaan secara transparan kepada publik.

Miliaran Rupiah untuk PAUD, Kemana Perginya?

Berdasarkan data bahwa alokasi anggaran PAUD tahun 2024 di Kabupaten Batu Bara dialokasikan sebagai berikut.

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD: Rp 1.067.430.000

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD: Rp 3.419.500

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): Rp 8.932.661.500

Pengadaan Mebel PAUD: Rp 51.000.000

Pengadaan Perlengkapan PAUD: Rp 300.000.000

Totalnya mencapai lebih dari Rp 10 miliar. Angka yang besar, tetapi sejauh ini kita tidak melilihat kemajuan signifikan dalam pengelolaan PAUD di Batu Bara.

"Kami mempertanyakan kemana sebenarnya dana ini digunakan. Apakah benar digunakan untuk kepentingan pendidikan, atau malah ada kebocoran anggaran" tegas Rudi.

BPK RI Harus Bertindak! Audit LPJ Kabid PAUD dengan Ketat

Rudi Harmoko menegaskan bahwa BPK RI harus menjalankan tugasnya dengan profesional dan independen, tanpa ada intervensi dari pihak mana pun.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK RI memiliki kewenangan penuh untuk melakukan audit dan mengungkap setiap penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.

"Kami meminta BPK RI untuk tidak main mata dengan siapapun, termasuk dengan pihak Dinas Pendidikan Batu Bara atau Kabid PAUD. Audit yang dilakukan harus ketat dan hasilnya harus dipublikasikan agar masyarakat tahu ke mana uang mereka digunakan," tegas Rudi.

Menurutnya, selama ini, laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana PAUD di Batu Bara masih jauh dari transparan.

Tidak ada keterbukaan mengenai bagaimana dana tersebut dikelola dan apa dampaknya bagi kemajuan pendidikan anak usia dini di daerah tersebut.

"BPK RI jangan hanya sekadar formalitas dalam melakukan audit!, Jangan hanya mencatat angka di atas kertas tanpa benar-benar memeriksa ke lapangan!" tambahnya.

Jika dalam audit yang dilakukan BPK RI menemukan adanya indikasi penyimpangan, maka harus segera direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, baik oleh Kejaksaan Negeri Batu Bara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, ujarnya.

"Kami tidak ingin ada permainan dalam audit ini. Jika ditemukan bukti penyalahgunaan dana, maka oknum yang terlibat harus diproses hukum tanpa pandang bulu. Jangan ada perlindungan terhadap pihak yang bersalah!" tegas Rudi.

Formatsu: Kami Dukung Pendidikan, Tapi Mana Hasilnya

Formatsu menegaskan bahwa mereka tidak menolak anggaran untuk pendidikan, bahkan mereka sangat mendukung upaya mencerdaskan anak bangsa. Namun, yang dipertanyakan adalah efektivitas penggunaan dana tersebut.

"Kami selalu mendukung kemajuan pendidikan di Batu Bara, terutama untuk anak-anak PAUD. Tapi yang kami pertanyakan adalah, kenapa tidak ada kemajuan sama sekali dari dana yang digunakan" ujar Rudi.

Menurutnya, tidak masuk akal jika miliaran rupiah digelontorkan, tetapi kondisi PAUD di Batu Bara masih jauh dari kata maju.

"Seharusnya, dengan anggaran sebesar itu, kita bisa melihat peningkatan fasilitas, tenaga pengajar yang lebih baik, dan sistem pendidikan yang lebih berkualitas. Tapi kenyataannya, masih banyak PAUD yang kondisinya memprihatinkan," tambahnya.

Publik Menunggu! Apakah BPK RI Akan Transparan

Formatsu bersama elemen masyarakat Batu Bara menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam. Jika dalam waktu dekat BPK RI tidak menunjukkan transparansi dalam audit dana PAUD Batu Bara, maka mereka siap melayangkan laporan resmi ke BPK Pusat dan lembaga penegak hukum lainnya.

"Kami ingin melihat BPK RI bekerja dengan benar, bukan hanya sekadar menjalankan prosedur tanpa hasil yang jelas. Jika ada dugaan penyimpangan, segera umumkan dan serahkan kepada aparat penegak hukum!" pungkas Rudi.

Sekarang, masyarakat Batu Bara menunggu kejujuran dari tim audit apakah BPK RI benar-benar menjalankan tugasnya dengan transparan dan profesional, atau justru memilih untuk membiarkan dugaan penyimpangan ini berlalu begitu saja." tutupnya. (Boy)