LDberita.id - Batubara, Pengawasan yang lemah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara terhadap proyek pembangunan di daerah ini semakin menjadi sorotan publik.

Sejumlah proyek strategis yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru menghadapi berbagai masalah serius yang mencerminkan buruknya fungsi pengawasan legislatif, ujar Ketua ISNU Batu Bara, Jasmi Assayuti, Jumat (21/06/2024).

Sejumlah laporan investigasi menunjukkan bahwa banyak proyek infrastruktur di Batu Bara yang mengalami keterlambatan, kualitas buruk, dan bahkan mangkrak.

Hal ini mengindikasikan bahwa DPRD Batu Bara gagal menjalankan peran krusial mereka dalam mengawasi jalannya proyek-proyek tersebut.

Kegagalan ini tidak hanya membuang anggaran yang besar, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi dan sosial di daerah tersebut.

Salah satu contoh paling mencolok adalah pembangunan jalan penghubung antar desa yang hingga kini belum selesai, meski sudah melebihi tenggat waktu yang ditentukan.

Selain itu, proyek pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan yang seharusnya mendukung kebutuhan dasar masyarakat justru menghadapi masalah konstruksi yang serius, seperti retakan dinding dan atap bocor.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kontraktor bekerja tanpa pengawasan ketat dan tanpa standar kualitas yang jelas.

Masyarakat Batu Bara semakin mempertanyakan akuntabilitas anggota DPRD. Mereka menilai bahwa wakil rakyat yang dipilih untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah, malah abai terhadap tugas utama mereka.

Kurangnya transparansi dan akuntabilitas ini memicu kecurigaan masyarakat adanya praktik yang tidak sehat didalam tubuh pejabat daerah dan kontraktor proyek.

Kegagalan pengawasan DPRD Batu Bara telah membawa dampak langsung pada kehidupan masyarakat. Infrastruktur yang buruk menyebabkan akses transportasi terganggu, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang tidak memadai menghambat peningkatan kualitas hidup warga Batu Bara.

Pembangunan yang seharusnya menjadi motor penggerak kemajuan daerah kini menjadi beban yang harus ditanggung masyarakat.

Banyak aktivis dan kelompok masyarakat sipil di Batu Bara mendesak adanya perbaikan segera dalam pengawasan pembangunan.

Mereka menuntut agar DPRD Kabupaten Batu Bara lebih proaktif, transparan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Selain itu, perlu ada audit independen terhadap proyek-proyek yang bermasalah untuk memastikan bahwa anggaran yang digunakan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Jasmi menyampaikan, Saatnya para anggota DPRD Kabupaten Batu Bara bangkit dan menjalankan amanah yang diberikan rakyat dengan sebaik-baiknya.

Pengawasan yang ketat dan transparan adalah kunci untuk memastikan pembangunan di Batu Bara berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat Batu Bara.

Jika tidak, maka kegagalan pengawasan ini akan terus menjadi batu sandungan bagi kemajuan daerah." tandasnya. (Boy)