LDberita.id - Batubara, Di tengah hiruk-pikuk aktivitas perkantoran di Kabupaten Batu Bara, ada satu pemandangan yang kontras. Bangunan kokoh nan megah berdiri di Jalan Umum, Kelurahan Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh.

Namun, siapa sangka gedung tersebut ternyata lebih mirip monumen bisu ketimbang pusat pelayanan kesehatan.

Itulah kantor Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Batu Bara yang kian hari kian merana sepi, kusam, dan jauh dari kesan sebagai garda terdepan pelayanan publik.

Tidak seperti perkantoran lain yang penuh semangat dan hiruk-pikuk pegawai yang berlalu-lalang, Dinas Kesehatan Batu Bara seakan tertidur lelap dalam diam.

Sepinya aktivitas dikantor ini sudah lama menjadi buah bibir di kalangan warga sekitar. Warga bahkan bertanya-tanya apakah kantor ini benar-benar berfungsi atau hanya sekadar hiasan di tengah kota.

Yang lebih memprihatinkan, keberadaan sang nahkoda Dinas Kesehatan, dr. Deni, bagaikan jarum didalam jerami. Sulit ditemui, jarang terlihat, dan lebih sering menghabiskan waktu di luar kantor.

Bukan sekali dua kali warga yang hendak mengurus keperluan kesehatan harus pulang dengan tangan hampa karena ketidakhadiran pejabat nomor satu di Dinas Kesehatan ini.

Padahal, di balik dinding kusam dan pagar berkarat itu, tersimpan anggaran yang tidak main-main ratusan miliar rupiah setiap tahun digelontorkan dari APBD.

Namun, anggaran yang seharusnya menjadi bahan bakar untuk memacu pelayanan kesehatan justru seakan tersimpan rapi di dalam brankas, tak tersentuh dan tak termanfaatkan. Seakan menjadi saksi bisu ketidakpedulian para pengelola anggaran terhadap kebutuhan mendesak masyarakat.

Masyarakat pun mulai gerah. Mereka mendesak Penjabat (Pj) Bupati Batu Bara, Heri Wahyudi Marpaung, untuk turun tangan.

Inspeksi mendadak (Sidak) menjadi harapan terakhir agar kantor Dinas Kesehatan yang kini lebih mirip museum ini dapat dihidupkan kembali. Evaluasi kinerja secara menyeluruh perlu dilakukan.

Bukan hanya untuk memastikan ASN menjalankan tugasnya, tetapi juga untuk memeriksa sejauh mana anggaran yang fantastis itu benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan di Batu Bara.

Jika kondisi ini dibiarkan terus-menerus, bukan tidak mungkin Dinas Kesehatan Batu Bara akan menjadi contoh klasik dari kegagalan birokrasi kokoh dalam penampilan, tetapi kosong dalam pelayanan.

Sudah saatnya pemerintah daerah Batu Bara membuka mata dan telinga, mendengar keluhan rakyat, dan menjadikan pelayanan kesehatan sebagai prioritas utama, tegas Ramli Sinaga. Kamis (05/09/2024).

Sebab, kesehatan masyarakat Batu Bara bukanlah hal yang bisa ditawar-tawar, dan keberhasilan Dinas Kesehatan seharusnya diukur dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh mereka yang membutuhkan, bukan dari seberapa besar anggaran yang berhasil dikumpulkan tanpa arti." tandasnya. (Boy)