LDberita.id - Medan, Menindak lanjuti tuntutan dari Koalisi Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara (KALAMSU) yang telah menyampaikan permintaan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (kejatisu) untuk segera memanggil Bupati Labuhanbatu Utara dan Direktur Rumah Sakit Umum Aek Kanopan  Kab Labuhanbatu Utara.

Ketika melaksanakan unjuk rasa didepan Kantor Kejatisu pada 29 Agustus 2023 terkait adanya dugaan penyalah gunaan anggaran RSUD Aek Kanopan Tahun 2020-2021 yang mengakibatkan terjadi adanya utang dalam pengadaan Obat-obatan di RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

"Oleh karena itu kami dari Koalisi Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara (KALAMSU) selalu mengikuti arahan dari pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (KEJATISU) supaya membuat laporan secara resmi, dan hari ini kami memenuhi janji tersebut dengan mengantarkan surat laporan yang diminta oleh pihak kejatisu terkait Dugaan Penyalahgunaan anggaran RSUD Aek Kanopan Tahun 2020-2021 yang mengakibatkan Terjadi adanya Utang dalam pengadaan Obat-obatan di RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara ungkap Abdi S. Dalimunthe saat mengantarkan surat laporan, dikantor kejatisu pada, Selasa (05/09/2023).

“Abdi S. Dalimunthe menyampaikan, Berharap kepada pihak kejatisu supaya membuka persoalan ini secara terang menerang agar masyarakat Labuhanbatu Utara tidak merasa kecewa terhadap kinerja yang dilakukan oleh pihak Pemkab Labuhanbatu Utara.

“Dan kita yakin bahwa pihak kejatisu akan memanggil Bupati Labuhanbatu Utara dan direktur RSUD Aek Kanopan Labuhanbatu Utara terkait memperetanggung jawaban dan mengklarifikasi dikantor Kejatisu terkait Dugaan adanya Utang dalam pengadaan Obat-obatan di RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Mengutip pesan Jaksa Agung RI Burhanuddin, di akun tweetnya: Saya selalu menegaskan dan menekankan bagaimana kita merespon secara cepat, tepat, dan akurat berbagai pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada Kejaksaan, juga terkait pelaporan mengenai oknum Jaksa yang melakukan perbuatan tercela.

Dan jangan takut terhadap perlawanan balik koruptor, Perkuat integritas institusi dan rapatkan barisan untuk terus berfokus pada penyelesaian penanganan tindak pidana korupsi secara profesional dan proporsional." pungkasnya. (Red)