LDberita.id - Batubara, Memasuki akhir periode 100 hari kerja pertama Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara, Baharuddin - Syafrizal, sorotan tajam datang dari kalangan masyarakat sipil.

Pengamat sosial Batu Bara, Ramli Sinaga, secara terbuka mempertanyakan sejauh mana realisasi dari program-program prioritas yang telah dijanjikan oleh pasangan kepala daerah tersebut sejak dilantik pada 20 Februari 2025, dalam keterangannya pada. Minggu (04/05/2025),

Ramli menilai bahwa hingga saat ini, sejumlah komitmen yang pernah disampaikan kepada publik belum menampakkan hasil konkret di tengah masyarakat.

Padahal, menurutnya, program 100 hari kerja merupakan etalase awal yang semestinya mencerminkan keseriusan dan kesiapan pemerintahan dalam menunaikan janji politik secara bertanggung jawab.

Beberapa program unggulan yang sebelumnya dipublikasikan secara luas meliputi

Layanan Kesehatan Gratis: Mengakses pelayanan kesehatan cukup dengan menunjukkan KTP atau KK yang berlaku. Puskesmas rawat inap dengan tenaga medis siap sedia dan fasilitas memadai juga dijanjikan tersedia. Bilal mayit dan penggali kubur dijanjikan menerima honor sebesar Rp500 ribu per bulan.

Pendidikan untuk Semua: Pemberian beasiswa dari tingkat SD hingga S3 dan pendirian perpustakaan digital di setiap desa.

Akses Pelayanan Publik yang Merata: Pendirian Mall Pelayanan Publik dan program berkantor di 12 kecamatan setiap minggu.

Pembangunan Infrastruktur dan Sektor Strategis: Peningkatan jalan, jembatan, pertanian, ketahanan pangan, serta penguatan sentra perikanan.

Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi. Pembangunan sentra produktif berbasis keahlian bagi pemuda, penyandang disabilitas, dan perempuan.

Program BPJS Ketenagakerjaan juga dijanjikan menyasar kelompok rentan seperti nelayan, tukang ojek, sopir, hingga bilal mayit dan penggali kubur.

Namun, Ramli menyayangkan bahwa hingga minggu pertama Mei, belum ada indikator terukur atau laporan terbuka dari Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang menunjukkan kemajuan dari janji-janji tersebut.

“Program yang dijanjikan sangat menyentuh kebutuhan masyarakat. Namun kita belum melihat langkah nyata di lapangan. Ini bukan soal politis, ini soal integritas dan akuntabilitas kepada rakyat,” ujar Ramli.

Dalam kapasitasnya sebagai masyarakat, Ramli menyampaikan kritik ini sebagai bentuk partisipasi publik dan dorongan agar pemerintah daerah lebih terbuka kepada masyarakat. Ia berharap pemerintah tidak alergi terhadap masukan, dan justru menjadikan kritik sebagai energi perbaikan.

“Masyarakat berhak tahu apa yang sudah dan belum dikerjakan. Transparansi adalah kunci menjaga kepercayaan publik. Kami ingin janji tidak berhenti di baliho dan pidato, tapi benar-benar diwujudkan,” tegasnya.

Harapan di Tengah Kekecewaan

Ramli menekankan bahwa yang ia sampaikan bukan untuk menjatuhkan, melainkan sebagai bentuk kepedulian dan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.

Ia berharap Bupati dan Wakil Bupati tidak alergi terhadap masukan dari masyarakat dan kawan-kawan media sebab kritik yang membangun adalah bagian dari proses demokrasi, ujarnya

“Kami hanya ingin memastikan bahwa janji politik yang telah disampaikan kepada rakyat Batu Bara tidak berhenti sebagai retorika belaka.

Waktu seratus hari memang singkat, tetapi seharusnya cukup untuk menunjukkan langkah awal yang jelas,” tambahnya.

Menjelang berakhirnya masa 100 hari kerja, masyarakat Batu Bara menanti kejelasan. Pemerintah diharapkan segera menyampaikan laporan progresif, lengkap dengan indikator pencapaian, tantangan, serta langkah-langkah tindak lanjut yang akan ditempuh ke depan.

“Kami tidak menuntut semuanya selesai dalam 100 hari, tapi setidaknya harus ada pijakan awal yang konkret dan bisa diverifikasi publik,” tutup Ramli. (Boy)