Pagu Anggaran KKP Tahun 2023 Rp6,7 Triliun
LDberita.id - Jakarta, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp6,7 triliun berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan
Headline
LDberita.id - Jakarta, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp6,7 triliun berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan
LDberita.id - Jambi, Komite IV DPD RI melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Jambi dengan tema Menuju Otonomi Dana Desa. “Otonomi Dana Desa sama pentingnya dengan otonomi desa.
LDberita.id - Jakarta, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas merangkul bupati seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten
LDberita.id - Cilacap, Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki memastikan bahwa Koperasi Nelayan di seluruh Indonesia bisa menjadi mitra bagi PT Pertamina (Persero) dalam menyalurkan BBM
LDberita.id - Jakarta, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan sampai saat ini para pelanggan listrik yang berdaya 450 VA dan 900 VA termasuk kategori rumah tangga yang
LDberita.id - Jakarta, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meluruskan isu penghapusan daya listrik 450 VA. Said menjelaskan, saat rapat Banggar dengan Badan Kebijakan Fiskal
LDberita.id - Jakarta, Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian dalam berkata saat Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama institusi TNI beberapa waktu lalu.
LDberita.id - Jakarta, Komisi IV PR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengoptimalkan pegawai pendamping atau penyuluh di daerah bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM)
LDberita.id - Jakarta, Selain guru dan tenaga kesehatan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menerima aspirasi tenaga non-ASN lainnya. Aspirasi
LDberita.id - Semarang, Anggota Komisi IX DPR RI Tuti Nusandari Roosdiono menegaskan Komisi IX DPR RI siap mendukung adanya keberadaan tenaga honorer untuk bisa diangkat menjadi pegawai tetap.