Sumut

Terkait Pembakaran Bendera, Ini Sikap PDI Perjuangan Sumut

post-img

LDberita.id - DPD PDI Perjuangan Sumut mengecam keras aksi-aksi provokatif dengan membakar bendera PDI Perjuangan yang dilakukan sekelompok orang dengan alasan membela Pancasila, karena aksi telah mencederai Demokrasi di Indonesia yang menjunjung tinggi toleransi Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara Dr. Sutarto, M.Si melalui siaran persnya pada Jum'at (26/6/2020).

DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara dengan ini mengecam keras aksi-aksi tersebut, baik tindakan pembakaran Bendera maupun tindakan yang memframing bahwa PDI Perjuangan sama dengan PKI" ujar Surtarto.
Dalam menyikapi aksi provokatif tersebut Sutarto kembali mengingatkan kepada seluruh kader PDI Perjuangan se Sumut baik yang ada di Anak Ranting, Ranting, PAC dan DPC agar terus mengikuti dan berpedoman kepada arahan serta Perintah Harian Ketua Umum PDI Perjuangan Hj. Megawati Sukarnoputri yaitu tetap menjaga soliditas dan kondusifitas juga terus bersama mendukung pihak keamanan untuk menjaga situasi terutama selama masa pandemi Covid-19.
"Ibu Ketum telah memberi arahan kepada kita semua agar mengambil Jalan hukum dan tidak terprovokasi, dan sesungguhnya Ketua Umum PDI Perjuangan memiliki komitmen yang sanga kuat dalam menjaga persatuan dan kesatuan seluruh elemen bangsa, untuk itu tidak ada yang boleh meragukan komitmen kebangsaan beliau" jelas Doktor Lulusan UIN Sumatera Utara tersebut.
Lebih lanjut, Sutarto menyatakan bahwa sesungguhnya Kader PDI Perjuangan memiliki militansi yang cukup tinggi dan berkomitmen memperjuangkan marwah partai. Namun demikian seluruh kader partai akan tetap mengedepankan prinsip hukum, dan tidak melakukan tindakan sendiri-sendiri. Semua kader partai akan bergerak sesuai dengan Komando Ketua Umum.
Sutarto juga meminta kepada aparat hukum agar mengambil tindakan hukum kepada pelaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

"Aparat keamanan harus menghukum semua pihak yang terlibat dalam aksi-aksi yang mencoreng demokrasi tersebut" Pungkas Kepala Prodi ilmu Politik Pascasarjana Universitas Darma Agung tersebut. (js)

Berita Terkait