LDberita.id - Batubara, Angka Rp74 miliar dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2025 di Kabupaten Batu Bara kini bukan lagi sekadar catatan laporan keuangan. Ia menjelma menjadi pertanyaan besar berapa banyak jalan desa yang seharusnya sudah bisa diperbaiki, namun justru dibiarkan tetap rusak.

Di tengah keluhan masyarakat soal akses jalan yang sulit dilalui terutama bagi petani, pelajar, dan warga desa anggaran sebesar Rp74.021.163.161,68 justru mengendap tanpa manfaat nyata.

Jika dihitung secara sederhana, dengan asumsi rata-rata biaya pembangunan atau peningkatan jalan desa berkisar Rp1 miliar per kilometer (tergantung kondisi dan spesifikasi), maka anggaran SILPA tersebut berpotensi membangun atau memperbaiki setidaknya 70 hingga 74 kilometer jalan desa.

Artinya, puluhan kilometer akses vital masyarakat yang seharusnya bisa diperbaiki pada tahun 2025, justru tertunda atau bahkan tak tersentuh sama sekali.

Ironi ini menjadi sorotan anggota DPRD Kabupaten Batu Bara dalam rapat paripurna pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025. Enam fraksi menilai rendahnya serapan anggaran mencerminkan lemahnya pengawasan dan buruknya eksekusi program pembangunan. Selasa (31/3/2026),

Bayangkan, puluhan kilometer jalan desa yang seharusnya mulus kini masih berlubang. Hasil panen petani terlambat sampai ke pasar. Anak-anak sekolah harus berjibaku dengan jalan rusak setiap hari. Biaya transportasi meningkat, sementara daya beli masyarakat justru melemah.

Semua itu terjadi di saat anggaran tersedia namun tidak digunakan. Kondisi ini memunculkan kritikan terhadap kinerja kepala daerah dalam mengawal jalannya APBD Pemkab Batu Bara.

Sebab, sebesar apa pun anggaran yang dimiliki, tanpa pengawasan yang kuat dan komitmen yang serius, ia hanya akan menjadi angka mati.

Lebih jauh, kegagalan menyerap anggaran ini juga menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan belum menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat Batu Bara.

Padahal, pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang berasal dari aspirasi warga desa seharusnya menjadi prioritas, namun faktanya, banyak yang belum terealisasi.

Masyarakat pun mulai mempertanyakan arah pembangunan daerah. Apakah pemerintah benar-benar hadir untuk menjawab kebutuhan rakyat, atau justru terjebak dalam rutinitas birokrasi tanpa hasil nyata.

“Kalau Rp74 miliar itu digunakan dengan benar, kami tidak perlu lagi mengeluh soal jalan rusak,” ungkap seorang warga dengan nada kecewa.

Pernyataan ini menjadi refleksi sederhana namun tajam: rakyat tidak menuntut hal muluk-muluk mereka hanya ingin akses yang layak untuk hidup dan berkembang.

Sebab pada akhirnya, setiap rupiah anggaran yang tidak digunakan bukan hanya soal administrasi tetapi tentang kesempatan yang hilang, pembangunan yang tertunda, dan kesejahteraan rakyat yang dikorbankan." tandasnya. (tim)