LDberita.id - Batubara, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara penyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 memunculkan beragam perspektif. Mulai dari dukungan penuh hingga catatan kritis disampaikan oleh enam fraksi secara berurutan.

Menanggapi hal itu, Sekretaris DPRD Kabupaten Batu Bara, Izhar Fauzi, SH, menegaskan bahwa pandangan umum fraksi-fraksi bukan hanya formalitas sidang, melainkan sinyal politik yang penting dalam menentukan arah pembangunan daerah Batu Bara lima tahun ke depan.

“Seluruh fraksi menyuarakan kepentingan konstituennya. Ini adalah bentuk check and balance yang sehat kami menilai, fraksi-fraksi telah memberi warna penting dalam pembahasan awal RPJMD,” ujar Izhar kepada wartawan usai rapat paripurna. Selasa (24/6),

Menurutnya, dukungan terbuka dari Fraksi PDI Perjuangan, Gerindra, dan PKS menunjukkan adanya konsensus dasar bahwa RPJMD layak dibahas lebih lanjut. Namun, catatan dari Fraksi PAN, KDRI, dan KPN menandakan adanya kebutuhan untuk menyempurnakan substansi RPJMD secara lebih cermat dan visioner.

“Fraksi PAN mengingatkan bahwa RPJMD bukan hanya tentang janji politik, tetapi harus menjawab kebutuhan riil masyarakat. Fraksi KDRI menekankan makna visi BAHAGIA sebagai arah moral pembangunan, dan Fraksi KPN memberi alarm penting agar perda-perda lain selaras dengan dokumen ini. Ini pandangan yang sangat strategis,” ungkap Izhar.

Izhar menilai, kritik dan masukan fraksi justru menjadi kekuatan utama dalam proses perumusan RPJMD. Ia menolak anggapan bahwa RPJMD adalah produk eksekutif semata.

“RPJMD ini akan menjadi wajah kita bersama jika dokumennya lemah, pembangunan juga akan kabur, karena itu, kami di Sekretariat DPRD akan mengawal pembahasan Pansus dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan ketepatan arah kebijakan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan, keberhasilan RPJMD tak hanya dinilai dari tuntasnya dokumen, tapi seberapa jauh dokumen itu bisa menjawab harapan masyarakat Batu Bara dan mendorong efektivitas kerja pemerintah daerah.

“Jangan ada lagi pembangunan yang hanya simbolis, dokumen ini harus menjawab bagaimana pendidikan ditingkatkan, Bagaimana pelayanan kesehatan menyentuh desa, Bagaimana investasi hadir tanpa mengorbankan lingkungan,” papar Izhar.

Menutup keterangannya, Izhar mengapresiasi seluruh fraksi atas kualitas pandangan yang disampaikan. Ia berharap dinamika yang telah muncul menjadi energi positif dalam pembahasan lanjutan bersama Pansus dan OPD teknis.

“Inilah DPRD yang kita harapkan, hidup, kritis, dan tetap konstruktif dan kami sebagai Sekretariat, siap memastikan proses ini berjalan dengan tertib, cepat, dan berkualitas,” pungkasnya. (End)