Hukum

Rudi Harmoko Ingatkan KPU Batu Bara, Jangan Loloskan Calon Kepala Daerah Yang Bermasalah Hukum

post-img
Foto : Rudi Harmoko. SH., Sekretaris DPD Ferari Batu Bara

LDberita.id - Batubara, Praktisi Hukum Batu Bara, Rudi Harmoko. SH., menyuarakan keprihatinannya terkait integritas dan kualitas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Batu Bara 2024. Dalam pernyataan yang disampaikannya di Kantor DPD Ferari Batu Bara, di jln lintas Lima Puluh Kota, Rabu (21/08/2024).

Rudi menegaskan bahwa KPU Kabupaten Batu Bara harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat dengan mengedepankan transparansi dan pengawasan ketat dalam setiap tahap penyelenggaraan Pilkada.

Ia menilai, Pilkada 2024 merupakan momentum krusial yang tidak hanya akan menentukan arah pembangunan Kabupaten Batu Bara, tetapi juga akan menjadi tolok ukur demokrasi di tingkat daerah.

"KPU Batu Bara harus betul-betul menjaga kepercayaan masyarakat. Kualitas dan integritas penyelenggaraan Pilkada harus menjadi fokus utama," tegas Rudi.

Menurutnya, dengan lebih dari 203 juta pemilih diseluruh Indonesia yang akan berpartisipasi dalam Pilkada serentak kali ini, sangat penting bagi KPU Batu Bara untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung bersih dan jujur.

Lebih lanjut, Rudi menyoroti pentingnya peningkatan fungsi pengawasan dan transparansi sebagai kunci sukses Pilkada. Ia mendorong KPU Batu Bara untuk membuka diri terhadap pengawasan publik dan memastikan bahwa setiap tahap pemilu dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.

"Transparansi dan pengawasan yang kuat adalah kunci untuk memastikan Pilkada Batu Bara berjalan sesuai harapan masyarakat. KPU harus proaktif dalam melibatkan berbagai pihak untuk mengawasi proses ini," ujar Rudi.

Rudi juga mengingatkan kepada KPU Batu Bara terkait penerimaan berkas pencalonan kepala daerah kedepan, baik untuk posisi Bupati maupun Wakil Bupati.

Ia menekankan bahwa KPU harus sangat berhati-hati dan memastikan bahwa berkas setiap calon kepala daerah yang memiliki masalah hukum, apalagi yang sudah berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) jangan sampai diloloskan dalam proses verifikasi nantinya.

"KPU harus memastikan bahwa tidak ada calon kepala daerah Kabupaten Batu Bara yang terjerat kasus hukum, apalagi yang sudah menjadi DPO, Ini penting untuk menjaga integritas Pilkada Batu Bara yang bersih," tegas Rudi.

Pilkada ini tidak hanya akan memilih pemimpin daerah, tetapi juga akan mencerminkan kematangan demokrasi di Kabupaten Batu Bara.

Dengan kepercayaan masyarakat Batu Bara yang dipertaruhkan, Rudi menekankan pentingnya peran KPU dalam menjaga integritas dan kualitas pemilu.

"Kita semua berharap Pilkada ini sukses dan membawa pemimpin Batu Bara yang benar-benar dipercaya dan diinginkan oleh masyarakat Batu Bara kedepan," pungkasnya.

KPU Batu Bara diharapkan untuk menjadikan hal ini sebagai masukan penting dalam mempersiapkan Pilkada Batu Bara 2024.

Dengan komitmen untuk menjaga kepercayaan masyarakat, KPU diharapkan dapat bekerja secara maksimal dan memastikan setiap tahap Pilkada berlangsung dengan baik, mulai dari penerimaan berkas pencalonan hingga pengumuman hasil pemilu.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pemilihan yang adil dan jujur, KPU Batu Bara kini berada di bawah pantauan publik.

Langkah-langkah yang mereka ambil dalam beberapa bulan ke depan akan menentukan keberhasilan Pilkada Batu Bara 2024 dan menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di daerah ini." tandasnya. (Boy)

Berita Terkait