LDberita.id - Batubara, Baru-baru ini Pemerintah Kabupaten Batu Bara menerima Dana Insentif Fiskal (DIF) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 5.659.768.000., dengan kategori "Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem." Dana ini diberikan sebagai penghargaan atas kinerja Pemkab Batu Bara dalam menangani kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Namun, realitas di lapangan berbicara sebaliknya.

Meskipun laporan di atas kertas terlihat memuaskan, masyarakat di wilayah Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Desa Pematang Panjang, merasa program ini tidak pernah menyentuh mereka, ujar Ramli. Minggu (22/09/2024).

Ramli juga mengatakan dengan tegas mengungkapkan keprihatinannya. "Bagaimana bisa pemerintah menerima dana insentif penghapusan kemiskinan ekstrem sementara masih banyak rakyat yang hidup dalam kondisi memprihatinkan.

Di Desa Pematang Panjang, Lima Puluh Pesisir misalnya, kondisi masyarakat jauh dari kata layak, dan program-program pengentasan kemiskinan seakan-akan hanya retorika belaka," ujarnya.

Sinaga menyoroti bahwa meskipun Pemkab Batu Bara menerima insentif yang cukup besar, tidak ada perubahan signifikan di lapangan." Dana 5 miliar yang diterima seharusnya dapat gunakan dengan maksimal untuk benar-benar menghapus kemiskinan di Batu Bara.

Tapi kenyataannya, bantuan tersebut lebih sering mengalir ke proyek-proyek yang tidak langsung menyentuh masyarakat miskin. Apalagi di daerah-daerah pelosok seperti Lima Puluh Pesisir, yang kondisinya justru semakin terabaikan.

Ia juga menegaskan bahwa banyak masyarakat masih hidup di bawah garis kemiskinan, tanpa akses ke fasilitas kesehatan yang memadai atau program bantuan yang seharusnya diterima.

"Apa artinya penghargaan dan insentif fiskal ini jika rakyat kita sendiri yang menjadi subjek utama program masih terus menderita.

Program pengentasan kemiskinan harusnya tidak berhenti pada seremoni dan penerimaan dana semata. Harus ada tindakan nyata yang langsung menyasar kemasyarakat yang paling membutuhkan, bukan hanya laporan-laporan yang manis di atas kertas,"ucapnya

Di tengah perayaan simbolis penerimaan dana, suara masyarakat yang belum merasakan dampak dari kebijakan ini semakin lantang.

Ramli Sinaga menyerukan pentingnya pengawasan ketat dari berbagai pihak, termasuk masyarakat itu sendiri, agar dana yang diterima pemerintah benar-benar digunakan untuk memperbaiki kesejahteraan mereka.

Jika tidak, program penghapusan kemiskinan ekstrem 2024 di Batu Bara hanya akan menjadi sebuah pencitraan tanpa perubahan berarti di lapangan.

Dengan kondisi seperti ini, kita berharap bahwa Pemkab Batu Bara segera melakukan evaluasi terhadap program-program yang ada dan memastikan dana insentif ini tidak sekadar mempercantik laporan, melainkan benar-benar meringankan beban hidup masyarakat miskin yang paling rentan.

"Tanpa itu, segala upaya ini hanyalah formalitas belaka, dan kemiskinan ekstrem akan terus menjadi luka menganga di tubuh Kabupaten Batu Bara," pungkasnya. (Boy)